Setya Novanto dan Budaya Politik yang Menjijikan


14036

Perseteruan di internal Partai Golkar dalam beberawa waktu belakangan akhirnya menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Nusa Dua, Bali. Dalam Munaslub tersebut menghasilkan Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019, yaitu Setya Novanto.

Nama ini tentu tidak asing bagi publik, Novanto sudah banyak jadi bahan perbincangan masyarakat luas beberapa bulan yang lalu. Novanto tersandung perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta saham PT. Freeport Indonesia. Rekaman perbincangan yang menunjukkan Novanto dan Riza Chalid meminta saham kepada Maroef selaku pimpinan PT. Freeport Indonesia.

Drama kasus yang dikenal dengan sebutan kasus ‘papa minta saham’ tersebut membuat Setya Novanto harus tersingkir dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara etik maupun budaya politik, terbukanya rekaman percakapan yang menghebohkan publik tersebut telah menjadi bukti nyata jika negara ini penuh dengan para politikus yang rakus.

Rakyat dipertontonkan secara nyata bahwa ada sekelompok elit yang dengan sangat ringan berusaha merampok dan membagi-bagi kekayaan negera. Meski telah begitu menyesakan dada masyarakat, kasus tersebut pun berakhir anti-klimaks. Novanto sekedar dibuat turun dari jabatannya, sementara secara hukum dia sama sekali tak terusik.

Tidak sekedar kasus Freeport, Novanto juga memiliki rekam jejak yang tak sedap. Setidaknya ada tiga kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa sebagai saksi oleh lembaga anti-rasuah itu. Novanto sempat dikaitkan dengan kasus suap PON Riau, kasus suap Akil Mochtar, hingga korupsi e-KTP.

Namun dalan setiap kasus tersebut, Novanto seakan memiliki kesaktian yang luar biasa hingga begitu licinnya dan akhirnya lolos.

Bahkan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, juga pernah menyebut nama Novanto dalam kasus e-KTP.

“Kalau e-KTP ada Setya Novanto, ada beberapa mantan ketua Komisi II, beberapa ketua, termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ. Semua sudah diserahkan laporannya kepada KPK,” kata Nazaruddin seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2013), dikutip dari kompas.com.

Politik yang menjijikan

Politik sejatinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, ketentraman bernegara dan sehatnya kebudayaan dalam bermasyarakat. Partai Politik sepatutnya berperan sebagai sebuah kendaraan yang bisa membawa cita-cita luhur tersebut.

Novanto bisa saja berdalih bahwa secara hukum dirinya tidak pernah terbukti terlibat dalam semua kasus hukum tersebut, namun mata publik tidak serta merta linier dengan garis-garis hukum legal.

Rekaman percakapan tentang saham Freeport sudah diperdengarkan secara nasional, masyarakat punya penilaian sendiri tentang hal itu. Terlepas apapun hasil dari Sidang Makamah Dewan, masyarakat sepatutnya sudah memiliki standard sendiri untuk menilai itu semua. Rakyat tidak sekedar menakar semua dari sisi legalitas bukti dan lain sebagainya, mereka punya sisi yang jauh lebih dalam dalam menilai, mereka memakai nurani.

Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin Partai Politik yang menjadi senjata utama masyarakat dalam membangun negara yang baik tiba-tiba kehilangan daya saringnya sehingga seseorang yang memiliki rekam jejak buruk, telah membuat hati masyarakat sakit didaulat menjadi Ketua Umum?

Sosok yang menjadi cibiran secara nasional, berusaha merampok kekayaan negara dengan rakus, namanya sedemikian buruk karena terseret-seret kasus maling uang negara tiba-tiba mendapat mandat memimpin salah satu partai terbesar di negeri ini.

Lantas apalagi yang perlu kita pertegas untuk meyakini bahwa kita punya budaya politik yang begitu menjijikan?


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaAkhirnya Terungkap! Pengusaha Kediri Diduga Memerkosa 58 Anak
Berita berikutnyaWow, Zidane Diklaim Akan Membawa Timnya Juara La Liga. Bagaimana Tanggapanmu?