Ibu Kota Baru Ditetapkan di Kalimantan Timur, PNS Harus Mau Ikut Pindah. Atau…


SURATKABAR.ID – Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN di pemerintahan pusat diharuskan ikut pindah ke ibu kota baru Indonesia di wilayah Kalimantan Timur. Jikat tidak, mereka diperbolehkan mengajukan pensiun dini. Namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Jumlah PNS yang pindah ke ibu kota baru, seperti dilansir dari laman Detik.com pada Selasa (27/8/2019), menurut data Bappenas, sekitar 200 ribu. Dan jika ditambah dengan anak dan istri perkiraannya akan menjadi 884.840 orang.

Terkait hal ini, muncullah pertanyaan-pertanyaan lain. Mulai dari cara PNS pensiun dini, hingga pemindahan PNS ke ibu kota baru dilakukan secara serentak atau bertahap. Berikut informasi selengkapnya, ditukil dari laman Detik.com:

Adapun syarat pensiun dini bagi PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 305, pengajuan pensiun dini baru boleh dilakukan oleh PNS yang telah berusia 45 tahun dengan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Baca Juga: Presiden Jokowi Blak-Blakan Beberkan Alasan Kenapa Ibu Kota Harus Pindah dari Jakarta

“Pilihannya kalau normatif misalnya dia mengajukan pensiun dini. Jadi sepanjang dia umurnya minimal 45 tahun dan bekerja 20 tahun itu bisa mengajukan pensiun dini,” tutur Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, di Jakarta, Senin (26/8) kemarin.

Sementara tata cara pensiun diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Pesiapan Pensiun. Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan jika yang bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Selain itu PNS yang ebrsangkutan juga tidak dalam proses peradilan lantaran diduga melakukan tindak pidana kejahatan.

Syarat selanjutnya, PNS yang bersangkutan telah menuntaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya, dan tak ada kepentingan dinas mendesak yang wajib dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan bahwa salah satu yang dikaji adalah untuk mempertimbangkan diperlukan atau tidaknya sanksi bagi PNS yang menolak pindah.

“Adapun yang terkait, misalnya dengan survei itu (bila PNS menolak pindah) dan lain sebagainya yang terkait dengan itu, kita terima sebagai masukan dan nanti akan kita kaji untuk memperkaya kajian itu,” ujarnya, Senin (26/8).

Selain masalah sanksi, pemerintah juga akan mengkaji apakah akan ada insentif untuk PNS lantaran diwajibkan ikut pindah ke ibu kota baru. “Termasuk itu (insentif), itu kan masih dalam kajian. Jadi terkait hal-hal pemindahan ASN masih dalam kajian. Jadi belum bisa disampaikan saat ini,” jelasnya.

Dan terkait proses pemindahan PNS, Mudzakir mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema. Pertama proses pemindahan PNS akan dilakukan secara serentak. Kedua, pemindahan dilakukan secara bertahap.

“Itu kan masuk dalam hal-hal yang masih dikaji, kan, apakah harus seluruhnya dalam satu waktu atau harus bertahap, itu semua masih dalam kajian,” tegas Mudzakir.

Apabila nanti yang digunakan adalah skema pertama, maka pemerintah akan melihat lagi kementerian mana yang diprioritaskan untuk terlebih dahulu pindah ke ibu kota baru.

“Berapa yang harus dipindahkan, kementerian mana yang prioritas, dan lain sebagainya lah,” ujarnya. “Ya intinya semua sekarang sedang dikaji. Saya tidak mengatakan nanti bertahap atau bagaimana, tapi intinya semua masih dalam kajian,” pungkas Mudzakir.