Kadis Pertanian Aceh Bantah Laporkan Kades Penghasil Bibit Padi Unggul ke Polisi


    SURATKABAR.ID Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan membantah telah melaporkan seorang kepala desa di Kabupaten Aceh Utara ke polisi terkait pengembangan bibit padi unggul IF8 dan memperdagangkannya tanpa sertifikat.

    “Kami tidak pernah melaporkan kepala desa Munirwan ke Polda Aceh. Kami sudah klarifikasi kepada polisi terkait masalah ini,” tegas A Hanan usai menjumpai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh di Banda Aceh, Kamis. (25/7/2019), dikutip dari antaranews.com.

    Sebelumnya dikabarkan jika Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk di Kabupaten Aceh Utara, Aceh harus berurusan dengan pihak berwajib setelah upaya pengembangan benih padi IF-8 yang telah berdampak positif terhadap petani di sejumlah desa di kabupaten setempat.

    Baca Juga: Hasilkan Bibit Padi Unggul, Kades Ini Malah jadi Tersangka

    Selama pengembangan benih IF-8, para petani berhasil melakukan adaptasi. Benih itu dapat menghasilkan padi mencapai 11,9 ton per hektare. Dan merupakan keberhasilan yang luar biasa karena belum ada varietas padi yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF-8.

    Kesuksesan atas pengembangan adaptasi serta inovasi benih padi IF-8, Munirwan menetapkan benih tersebut sebagai produk unggulan Desa Meunasah Rayeuk melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018.

    “Kami tidak pernah melaporkan Munirwan ke polisi. Apalagi dalam pemberitaan media massa menyebutkan laporan atas persetujuan Gubernur Aceh. Ini juga tidak ada hubungannya,” tegas A Hanan.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata juga menyatakan hal serupa. Ia menegaskan Pemerintah Aceh tidak pernah melaporkan Munirwan ke Polda Aceh. Kasus tersebut, menurutnya bukan merupakan delik aduan.

    “Kasus hukum Munirwan ini bukan delik aduan. Itu delik murni kepolisian. Tentu ada laporan dan informasi awal yang diterima kepolisian,” sebut Wiratmadinata.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri menyebutkan, kasus hukum yang menjerat Munirwan berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh atas perintah Menteri Pertanian. Laporan itu juga mendapat izin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

    “Kami tahu ini dari kepala dinas ketika dihubungi. Kami juga pernah mengundang secara resmi pihak dinas untuk dimintai klarifikasi. Tapi, pihak yang diundang tidak datang memenuhinya,” kata Nurzahri.

    Nurzahri menegaskan pihaknya mengecam sikap Pemerintah Aceh yang melaporkan ke polisi. Seharusnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan memfasilitasi masyarakat mendapatkan sertifikasi atas inovasi bibit unggul yang dikembangkan.

    “Kami menduga ada persaingan bisnis dalam kasus ini. Padahal, bibit yang dikembangkan menghasilkan produksi hampir dua lebih banyak,” ketus Nurzahri.

    Kasus ini berawal ketika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membagikan bibit padi unggul IF8 kepada petani di Kabupaten Aceh Utara pada 2017. IF8 mampu meningkatkan produksi padi hingga 11 ton dari sebelumnya hanya tujuh ton.

    Karena produktivitasnya memuaskan, Munirwan selaku kepada desa mengembangkan dan memproduksi bibit tersebut. Kemudian membentuk badan usaha milik desa memperdagangkan bibit unggul tersebut.

    Munirwan menjabat direktur perusahaan milik desa. Perusahaan tersebut menjual IF8. Bibit tersebut menjadi primadona di Aceh Utara. Bibit yang sebelumnya digunakan petani, tidak laku lagi setelah adanya IF8.

    Inovasi bibit unggul tersebut membawa Gampong Meunasah Rayeuk mendapat penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.