Jokowi Bisa Maju Lagi di Pilpres Mendatang jika UUD 1945 Diamendemen?


SURATKABAR.IDPakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan jika ketentuan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam UUD 1945 diamendemen, maka akan tercipta implikasi fundamental terhadap poses demokrasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, gagasan perihal amandemen mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden perlu didiskusikan secara luas.

Seperti diwartakan jpnn.com, Margarito mengatakan hal itu saat dimintai tanggapannya tentang ide mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono tentang pembatasan masa jabatan presiden satu periode saja dengan lama menjabat 8 tahun. Satu-satu caranya untuk mewujudkan ide itu adalah mengamendemen UUD 1945.

Baca Juga: Menakar Peluang Sejumlah Anak Ketum Parpol Masuk Kabinet Jokowi Jilid II

Margarito menegaskan bahwa ide dari Hendro tersebut bukan sesuatu yang anyar dalam aturan sebuah negara. Dibeberapa negara telah diberlakukan, salah satunya di Filipina yang masa jabatan presidennya selama 7 tahun untuk satu periode saja. “Gagasan ini oke oke saja sebagai pemecahan atas masalah-masalah yang mengiringi kontestasi pemilihan presiden,” ucap Margarito, Minggu (21/7/2019).

Mungkin saja, kata Margarito, ide tersebut adalah salah satu jalan  proses demokrasi, sekaligus agar pemerintahan hasil pemilu fokus mewujudkan amanat pembukaan UUD, yakni menyejahterakan rakyat. Poin penting lainnya, tutur Margarito, gagasan itu akan terealisasi bila UUD 1945 diubah lagi, terutama Pasal 7.

Klausul dalam pasal itu menyatakan bahwa presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Margarito menambahkan, amendemen masa jabatan presiden akan menciptakan kondisi dan lingkungan hukum baru. Sebab, tatanan masa jabatan secara konstitusi berubah.

“Yang saya maksudkan dengan perubahan yang fundamental itu adalah Presiden Jokowi dengan tatanan masa jabatan yang baru tercipta, berdasarkan pasal 7 baru (jika UUD diamendemen lagi, red) dapat secara hukum mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Ini yang harus didiskusikan secara dalam, serius dan sadar. Saya rasa ini gagasan bagus untuk didiskusikan secara terbuka,” tandasnya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaBicara Soal Reklamasi, Ahok: Nanti Dikira Anies, Gue Mau Kampanye
Berita berikutnyaKapan Nunung Mulai Konsumsi Narkoba? Polisi Ungkap Hal Ini