Sebut 62 Persen Daratan Indonesia Sudah untuk Investasi, Walhi: Apalagi yang Kurang?


SURATKABAR.ID Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 60 persen wilayah daratan Indonesia sudah dipakai untuk keperluan investasi. Sebagian wailyah laut juga demikian.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring mempertanyakan rencana pemerintah untuk meningkatkan investasi. “Kalau bicara daratan Indonesia, sudah hampir 62 persen dikuasai investasi. Apalagi yang kurang? Mau investasi apa lagi yang masuk ke Indonesia? Kalau bicara ruang laut ada 20 sekian persen dikuasai investasi,” katanya di kantornya, Tegal Parang Nomor 14, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019), dikutip dari viva.co.id.

Boy lantas memberikan rincian terkait 62 persen lahan yang digunakan untuk izin investasi. Untuk sector kehutanan 33 juta hectare, perkebunan kelapa sawit 12-13 juta hektare, tambang dan juga minyak dan gas.

“Paling besar migas karena bloknya besar tapi kan enggak semua lahannya dikonversi. Tapi, yang hampir semua dikonversi pasti perizinan hutan, kebun dan tambang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Walhi mendesak agar melakukan review dalam hal daya tampung lingkungan. Kemudian, melihat dari aspek serta potensi konflik yang mengancam kebudayaan masyarakat seperti misalnya izin perkebunan kepala sawit.

“Evaluasi sesuai enggak dia dengan kriteria prosedur yang diterbitkan. Kan misal dilihat bagaimana bisa sih ada izin perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter kan enggak mungkin,” katanya.

Walhi juga mempersoalkan adanya izin di pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. “Kok bisa ada ya perizinan di pulau-pulau yang luasnya kurang dari 2.000 meter persegi,” ujarnya.

Bila merujuk undang-undang wilayah pesisir dan pulau kecil, seharusnya pulau yang luasnya kurang dari 2.000 meter persegi tak boleh diterbitkan izin. Namun, di Maluku Utara dan Riau banyak perkebunan yang seharusnya tak boleh diterbitkan izin.

“Di Maluku Utara, berapa banyak sekarang perizinan perkebunan terbit di sana. Kalau di Riau berapa banyak izin perhutanan HTI HPH (Hutan Tanaman Industri/Hak Pengusahaan Hutan) di pulau kecil? Enggak boleh harusnya,” katanya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaCuri Perhatian, Siapa Sebenarnya Wanita Plontos yang Hadir di Acara Pidato Jokowi?
Berita berikutnyaDituduh Makan Lobster Pakai Dana Negara, Menteri Ini Akhirnya Mengundurkan Diri