Amnesty Internasional Anggap Tim Bentukan Kapolri Tak Efektif Ungkap Kasus Novel Baswedan


SURATKABAR.ID Pengungkapan kasus penyerangan terhadap salah satu penyidik Komisi Pemberantaras Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum juga usai hingga saat ini. Oleh sebab itu, Amnesty International Indonesia membuat petisi terkait perkembangan pengungkapan kasus yang usianya lebih dari dua tahun tersebut.

Pada petisi itu Amnesty mengkritik keras kinerja Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian enam bulan lalu.

Tim gabungan memiliki tenggat waktu dalam bekerja mengungkap dalang penyerangan itu. Tenggat kerja mereka berakhir Minggu (7/7/2019) lalu. Hanya saja, Amnesty International menilai tak satupun fakta yang terungkap selama enam bulan terakhir.

“Ini adalah bukti bahwa Tim Gabungan tidak bekerja efektif untuk mengungkap kebenaran dan keadilan di sekitar kasus Novel,” kata Amnesty International seperti dikutip di laman petisi change.org, Senin (8/7/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Amnesty Internasional menjelaskan bahwa muncul pesimisme dari publik atas Tim Gabungan itu. Terlebih jika dilihat  dari beberapa poin seperti unsur kepolisian yang mendominasi komposisi tim.

Novel sendiri sudah beberapa kali memberikan penjelaskan bahwa ada indikasi  keterlibatan polisi dalam penyerangannya. Novel khawatir keberadaan polisi di tim gabungan justru menimbulkan konflik kepentingan dan sekaligus hambatan.

“Itu sebabnya sejak awal kita bergerak, menuntut Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja independen, imparsial dan bisa memberikan rekomendasi kuat, baik untuk penyelesaian kasus dan perbaikan institusi kepolisian ke depan,” tulis Amnesty dalam petisinya.

Poin lain yang memunculkan pesimisme adalah adalah soal transparansi penanganan kasus kepada publik. Menurut Amnesty tim gabungan bentukan Tito tidak bekerja seperti tim-tim penyelidikan ad hoc yang sempat ada di Indonesia.

“Ketiadaan transparansi di atas telah banyak mengakibatkan praktik intimidasi terhadap saksi, baik yang melihat peristiwa penyerangan atau atas kerja-kerja KPK menjadi penuh risiko. Kalian semua pasti ingat teror bom yang menimpa dua komisioner KPK yang baru-baru saja terjadi, kan? ” paparnya.

Sementara itu, Ketua WP KPK Yudi Purnomo  meminta Presiden Jokowi mengambil alih pengusutan kasus tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya, agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk TGPF yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai bentuk realisasi janji beliau sekaligus komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” kata Yudi.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaKubu Prabowo Dianggap Tersandera Kepentingan Habib Rizieq
Berita berikutnyaHeboh Kemunculan Hewan Aneh di Bali, Tahun 2017 Pernah Ditemukan di Kebumen. Pertanda Apa Ini?