PBNU Siap Ajukan Nama Calon Menteri, Muhammadiyah Tak Mau Ikut Campur


SURATKABAR.ID Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatajan jika NU memiliki banyak kader yang ahli di berbagai bidang untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Pernyataan tersebut terkait wacana yang menyebutkan jika Jokowi akan memberikan jatah kursi di kabinet mendatang untuk NU.

“Di NU ini kan kita punya database. Kader-kader kita banyak yang profesor dan dokter di berbagai disiplin ilmu. Diaspora kita, yang ahli kimia ada, ahli fisika ada, kedokteran ada, ahli kesehatan, pendidikan, keagamaan. Ekonomi juga banyak. Banyaklah,” kata Helmy, Rabu (3/7/2019), dikutip oleh republika.co.id.

Walau demikian, Helmy mengatakan bahwa wacana perihal adanya Menteri yang adakan di ambil dari NU sifatnya masih ‘lampu kuning’.

“Kalau mandek kanlampu merah. Istilahnya ini belum ada lampu hijau, baru lampu kuning. Artinya, kalau lampu hijau kan sudah menyebut nama-nama. Kita ini baru lampu kuning,” ujar Helmy menganalogikan.

Hemly menegaskan bahwa masuknya NU dalam kabinet baru bisa dipastikan jika sudah ada pernyataan secara langsung dari Jokowi. Ia juga mengakui bahwa Jokowi sebagai presiden terpilih memiliki hak prerogratif untuk memilih siapapun masuk di kabinet.

“Posisi kita sebagai bagian dari civil society selalu bersama negara. Sisi lainnya, kita siap jika diminta oleh presiden untuk mengajukan nama-nama calon menteri di bidang profesi apa pun,” ujarnya.

Sementar itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Yunahar Ilyas mengatakan, ormas Islam tersebut tidak ikut campur dalam komposisi kabinet.

“Muhammadiyah tidak ikut campur masalah komposisi kabinet, apalagi menyangkut orang,” ujar Yunahar Ilyas, Selasa (2/7/2019).

Lebih lanjut, Yunahar menyebutkan bahwa usunan kabinet merupakan urusan presiden. Karena itu, dia akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Ke depannya, dia meminta, siapa pun yang masuk dalam susunan kabinet dapat mengemban amanah. Yang penting tugas diserahkan kepada ahlinya, dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ujarnya.