Soal Jatah Menteri untuk PBNU, PPP: Masa Kader Kami atau Golkar yang NU Tidak Dianggap?


    SURATKABAR.ID Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespon usulan masuknya kader dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin mendatang. PPP menyebutkan jika selama ini Jokowi sudah mengangkat kader NU sebagai Menteri.

    Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mencontohkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Kerja. Meski saat itu Khofifah masih merupakan kader PKB, pria yang kerap disapa Awi ini menilai, Khofifah lebih mewakili kaum Nahdliyin.

    “Jadi urusan kabinet hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih termasuk apakah memberikan porsi tersendiri kepada PBNU maupun PP Muhammadiyah,” kata Awi, Selasa (2/7/2019), dikutip dari tirto.id.

    Awi tidak memberikan komentar perihal kemungkinan Partai Keadilan Bangsa (PKB) bakal mendapatkan tambahan jatah kursi di kabinet jika PBNU meminta kader mereka masuk. Ia mengatakan bahwa PBNU tidak hanya diwakili oleh PKB.

    “Masa kader kami atau Golkar yang NU tidak dianggap?” katanya lagi.

    Awi lantas menuturkan bahwa NU sudah memiliki keterwakilan yang cukup besar dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden. Ma’ruf adalah Rais Aam PBNU yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilpres 2019.

    “Siapa pun kader terbaik bangsa layak diberikan kepercayaan. Siapakah orangnya? Itu menjadi urusan presiden,” tegasnya.

    Sementara itu, Ma’ruf Amin tidak menampik jika ada PBNU terkait kandidat Menteri dari kader NU. Ma’ruf menyatakan akan menjembatani usulan PBNU itu ke Jokowi.

    “Ya nanti, saya bilang, sampaikan saja ke Pak Jokowi,” kata Ma’ruf di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019), dikutip dari medcom.id