Jelang Sidang Putusan MK, Moeldoko Ungkap 30 Teroris Masuk Jakarta


    SURATKABAR.ID Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebutkan jika ada 30 terduga teroris memasuki Jakarta menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan jika  tim gabungan TNI-Polri sudah memetakan potensi kerawanan menjelang tersebut.

    “Ya keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik, kekuatan TNI-Polri cukup besar, ada 40 ribu antisipasi itu, kekuatan demo 2.500 hingga 3.000, memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri ada 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta. Sudah kita lihat dan kenali, nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu, tinggal kita ambil aja,” kata Moeldoko di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019), dikutip dari detik.com.

    Meski demikian, Moeldoko menolak untuk membeberkan lebih detil perihal siapa 30 orang tersebut. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir.

    “Ya sudah diikutin, yang penting sudah diikutin, adalah pokoknya,” ujar Moeldoko.

    Menurut Moeldoko, proses rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, ada sekelompok orang yang ingin menempuh cara lain dengan cara turun aksi ke jalan.

    “Saya imbau ya supaya imbauan ‘Pak 08’ atau ‘Pak 02’, 08 Pak Prabowo, 02 itu kelompok parpol, ya mohon diikutin imbauan itu, selalu diimbau Pak Prabowo, ikuti konstitusional. Jangan turun ke jalanan dan diselesaikan dengan cara yang baik, tapi saya juga liat ada kelompok yang nggak ingin itu, ada agenda lain mungkin, kita ikutin nggak apa-apa, lanjutkan,” ujar dia.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang adanya aksi massa di sekitar Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada 27 Juni nanti. Ia menginstruksikan Kapolda Metro Jaya dan Badan Intelijen Kepolisian untuk tidak mengizinkan aksi massa. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi dasarnya.

    “Salah satunya tidak boleh mengganggu ketertiban publik, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Tito di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (25/6/2019), dikutip dari tirto.id.