Sistem Zonasi Diprotes, Mendikbud: Kita Ini Tidak Pernah Siap


SURATKABAR.ID Masyarakat belakangan ini banyak diresahkan oleh Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi. Bahkan gelombang protes muncul, mereka meminta sistem ini dievaluasi kembali.

Akan tetapi Kemendikbud tetap berkukuh bahwa sistem tersebut adalah solusi berbagai permasalahan pendidikan.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan jika reaksi masyarakat saat ini sangat wajar karena sistem ini sesuatu yang baru.

“Saya kira kalau ada komplain, ada reaksi dari masyarakat itu kita anggap hal wajar saja. Karena ini hal baru, kalau ada yang belum pas akan kita sesuaikan dan seterusnya. Dan PPDB berbasis zonasi ini bukan tahun ini (diberlakukan). Ini sudah tahun ketiga dan sudah mengalami proses penyempurnaan-penyempurnaan dari waktu ke waktu dan sudah kita antisipasi kemungkinan munculnya ketidakpuasan dan selalu saja ada itu. Dan saya terus berusaha antisipasi setiap persoalan yang ada itu,” katanya saat diwawancara di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2019), dikutip dari sindonews.com.

Muhajir mengklaim bahwa kebijakannya saat ini merupakan bagian dari upayanya menterjemahkan visi presiden.

“Ya saya kira semua kebijakan tidak ada yang bisa memuaskan semua. Tapi seorang yang mendapat amanah dari pemerintah, apalagi membantu presiden itu, kan tugas menteri menerjemahkan visi presiden,” terangnya.

Menurutnya, setiap kebijakan tidak memuaskan semua pihak. Muhajir mengklaim bahwa akan ada sesuatu yang didapat dari kebijakan tersebut, meskipun ada yang pengorbanan.

“Soal kebijakan pasti harus berpihak pada keberpihakan. Tidak ada kebijakan yang betul-betul bisa memuaskan semuanya. Dan setiap kebijakan itu ada yang bisa didapat, tapi di situ ada pengorbanan. Karena itu saya mohon kesadarannya kepada semuanya bahwa negara itu harus melayani semuanya tanpa kecuali,” jelasnya.

Muhajir juga menyinggung tentang rotasi para guru. “Dan saya tekankan sekali lagi bahwa zonasi ini tidak melulu untuk PPDB. Tapi semua persoalan pendidikan akan diselesaikan dengan zonasi. Dan sudah sebetulnya. Sekarang ini yang sedang kami persiapkan dan saya minta untuk dilaksanakan ialah rotasi guru. Jadi guru tidak boleh lagi ada di satu sekolah, tapi harus tersebar,” katanya.

“Apalagi ketidakmerataan guru setelah dipotret dengan pendekatan zonasi kentara sekali ada sekolah yang isinya sebagian besar PNS dan ada sebagian lagi guru honorer dan ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada kebijakan rotasi. Ada tour of duty dan tour of area itu,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa dengan zonasi ini akan terlihat ada sekolah yang sarana dan prasarananya yang tertinggal dan ada juga yang sangat maju.

“Kenapa maju karena di sini ada sekumpulan keluarga kaya yang bisa memberikan kontribusi kepada sekolah dan anak-anak yang pintar-pintar karena hasil seleksinya seperti itu,” terangnya.

Ketika ditanya soal Indonesia yang dinilai belum siap dalam menerapkan sistem zonasi, Muhajir mengatakan jika tidak akan pernah siap, namun tetap harus dipaksakan.

“Kita ini tidak pernah siap. Bahkan merdeka dulu juga nggak siap. Kalau nggak dipaksa, kita juga nggak segera melakukan proklamasi. Jadi kalau saya sih, apa pun dikata, setelah kita nilai semua sudah dalam keadaan wajar ya kita lakukan. Perlu saya beri tahu bahwa kebijakan zonasi ini muncul sebagai rekomendasi sebelum saya jadi Menteri,” jawabnya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaNgeri! Pria Ini Tewas Dililit Ular Peliharaanya Sendiri
Berita berikutnyaSoal Jatah Menteri Kabinet Jokowi, PBNU: Siap Sejak Dulu