Jabatannya di Bank Syariah Dipersoalkan Kubu Prabowo, Ma’ruf Amin: Nanti Dijawab Oleh KPU


SURATKABAR.IDJabatan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin di dua bank anak perusahaan BUMN dipermasalahkan oleh Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ma’ruf tercatat masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN, yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Ma’ruf Amin usai halal bihalal yang digelar PWNU Jateng di Hotel PO Semarang menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan alasan tak memintanya mundur dari jabatan Dewan Pengawas saat mendaftar sebagai Cawapres.

“Nanti dijawab oleh KPU. Artinya KPU tidak mempermasalahkan, nanti KPU yang menjawab,” ujar Ma’ruf Amin kepada awak media, Rabu (18/6/2019), dikutip dari sindonews.com.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan jabatan Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Pemilu. Pasalnya, kedua bank tersebut tidak masuk dalam BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Dalam kasus ini kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan pernyataan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN,” kata Ali di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Sementara itu, Abdullah Hehamahua, mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengambil keputusan tegas terkait sengketa Pilpres 2019. Ia meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomer urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin.

“Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya,” kata Abdullah di Jakarta, Selasa (18/9/2019).

Menurutnya, jika ada yang ikut dalam kontestasi Pilpres sebagai capres atau cawapres, maka wajib baginya meletakan jabatannya. Sebab jika tidak itu melanggar aturan.

“Jika ada pejabat yang maju capres dan cawapres yang tidak meletakan jabatannya maka itu melanggar aturan. Dengan demikian wajar untuk didiskualifikasi,” tutur Abdullah.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaFPI Mengaku Telah Lakukan Perpanjangan Ijin, Mendagri: Belum Ada
Berita berikutnyaSudah Hijrah, Penampilan Terbaru Ki Joko Bodo Bikin Kaget