Hati-Hati! Mendagri Akan Berikan Sanksi Tegas Bagi ASN yang Bolos Usai Libur Lebaran


SURATKABAR.ID Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan peringatan tegas terkait aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang masih bolos kerja saat liburan Idul Fitri telah usai.

Tjahjo menyampaikan pihaknya bakal memberi teguran tertulis dan merumahkan para ASN yang bolos selama tiga hari.

“Bagi yang tidak hadir, diberi peringatan resmi secara tertulis, dan diberi tambahan tidak perlu masuk kerja selama tiga hari. Karena dianggap selama dua belas hari masih kurang, diberikan tambahan istirahat tiga hari dengan peringatan tertulis resmi,” kata Tjahjo saat berpidato pada Halah Bi Halal Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/6/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Tidak hanya itu, Tjahjo juga mengatakan jika aturan pemotongan tunjangan kinerja dari Kemenpan RB juga tetap berlaku bagi ASN yang membolos.

Meski demikian, Politisi PDIP ini menjelaskan bahwa masih ada pengecualian terhadap ASN yang tidak masuk lantaran sakit atau keperluan keluarga mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. “Pada eselon 1 dan eselon 2, selesai upacara ini, mencatat kembali seluruh staf di bawahnya, siapa-siapa yang belum hadir pada upacara pagi hari ini,” ucapnya.

“Kami ingin berikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menjelaskan bahwa ada sanksi bagi ASN yang tak masuk kerja di hari pertama usai liburan lebaran 2019.

“Sanksi bagi PNS yang tidak disiplin akan dikenakan sesuai PP 53/2010 tentang disiplin PNS,” katanya, Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Jika bolos setelah libur lebaran, PNS dinyatakan melanggar Pasal 3 Ayat 17 yaitu tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Untuk yang ringan, hukumannya adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara untuk hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaAda Apa Ini? Wiranto Minta Polisi Transparan Terkait Proses Hukum Kerusuhan 22 Mei
Berita berikutnyaMengejutkan! Eks Kapolda Metro Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Makar