Daftar Sanksi yang Akan Diterima PNS yang Bolos Kerja Hari Ini


SURATKABAR.IDSenin, 10 Juni 2019 adalah hari pertama masuk kerja bagi abdi negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah libur Panjang Idul Fitri 2019. Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Keppres Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada 27 Mei 2019.

Di Keppres tersebut diatur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah bagi PNS pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni, dan 8-9 Juni merupakan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu. Artinya PNS mulai bekerja lagi pada Senin ini.

Terkait dengan hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan peringatan kepada PNS untuk tidak bolos kerja pada hari ini.

“Kami menghimbau agar para PNS masuk kerja pada 10 Juni mendatang,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir kepada detikFinance, Jakarta, Minggu (9/6/2019), dikutip dari detik.com.

Kedisiplinan PNS tersebut bertujuan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Disiplin PNS sangat diharapkan masyarakat agar pelayanan tidak terganggu dan birokrasi bisa bekerja optimal,” ujarnya.

Bagi PNS yang nekat untuk bolos kerja pada hari pertama masuk akan dikenai sanksi. “Sanksi bagi PNS yang tidak disiplin akan dikenakan sesuai PP 53/2010 tentang disiplin PNS,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir, Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Jika bolos setelah libur lebaran, PNS dinyatakan melanggar Pasal 3 Ayat 17 yaitu tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Untuk yang ringan, hukumannya adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara untuk hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaTak Banyak yang Tahu, Ternyata Abdel Punya Istri Cantik dan Modis
Berita berikutnyaTak Lolos ke Senayan, PSI Bicara Soal Calon Menteri di Kabinet Jokowi