Muncul Isu Mobilisasi PNS Dukung Jokowi, Mendagri Tegas Tanggapi Begini


SURATKABAR.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan mobilisasi PNS untuk memberikan dukungannya pada calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi).

Tjahjo, seperti dilansir dari laman Republika.co.id pada Juamt (31/5/2019), mengklaim bahwa kepala daerah yang mendukung Jokowi mendeklarasikan dukungan mereka atas dasar inisiatif sendiri bukan karena perintah dari atas.

“Kalau ada tuduhan ke Pak Jokowi, mungkin saya sebagai Mendagri menggerakkan atau mobilisir PNS, itu secara fakta dan kenyataan bisa di lapangan bisa dicek. Sama sekali tidak ada mobilisasi,” ujar Tjahjo melalui keteragan tertulisnya pada Jumat (31/5).

Lebih lanjut, Tjahjo menambahkan, jika memang ada kepala daerah yang mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi, hal tersebut atas dasar inisiatif dan kesadaran mereka masing-masing. Sama sekali tidak ada unsur paksaan dari luar.

Baca Juga: Moeldoko Sebut 72 Persen ASN Pilih Prabowo-Sandiaga, Begini Tanggapan Pedas Fadli Zon

“Tidak pernah ada isntruksi atau arahan dari pusat. Saya sebagai Mendagri menjamin bahwa kepala daerah mengikuti aturan main sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada,” jelas Tjahjo dengan tegas.

Ia juga mengungkapkan, apa pun kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara kewenangan pengawasan dipegang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Sementara fungsi pemerintah adalah membantu sebagaimana permintaan KPU. Misalnya seperti Dukcapil maupun perbantuan daerah,” jelasnya kemudian.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengungkap hasil survey internal, di mana terbukti fakta tak terduga mengenai dukungan pegawai BUMN, ASN, dan TNI/Polri untuk paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Moeldoko di Kompleks Istana Negara pada Selasa (28/5) lalu sebagai tanggapan saat disinggung mengenai materi gugatan Prabowo-Sandiaga ke MK terkait isu pengerahan BUMN, ASN, dan TNI/Polri oleh Jokowi selaku capres petahana.

“Tahu enggak, BUMN yang milih 02? 72 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo). Di mana menggerakkan? Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua,” ujar Moeldoko tegas.