Polri Bentuk TPF Aksi 22 Mei, Komnas HAM Tolak Bergabung. Kenapa?


SURATKABAR.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas menyatakan menolak tawaran untuk bergabung dalam Tim Pencari Fakta (TPF) yang diusulkan oleh Polri. Pasalnya, apabila Komnas HAM ikut, maka dikhawatirkan justru akan mencederai independensi lembaga tersebut.

“Kalau kami tergabung di dalamnya, pada di level proses tidak baik,” ujar Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam, ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi pada Rabu (29/5), seperti yang ditukil dari laman Republika.co.id.

Choirul menjelaskan bahwa Komnas HAM bakal melakukan investigasi sendiri agar lembaganya tetap independen sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun demikian, pihaknya menegaskan tetap akan bekerja sama dengan semua pihak.

“Semua pihak akan kami mintai keterangan, informasi dan kita ajak bekerja sama untuk mengungkapnya (kekerasan 22 Mei), termasuk kepolisian,” jelasnya.

Baca Juga: Catatan Kelam Aksi 22 Mei; Antara Petamburan, Celana Bercak Darab Rama dan Pengakuan Teman Korban

Lebih lanjut, Choirul menjelaskan soal proses kerja antara Komnas HAM dan aparat kepolisian dalam menguak fakta tak bisa dicampur aduk. Ia menyebut, masing-masing lembaga memiliki proses di levelnya sendiri dengan mempertimbangkan kewenangan dan kewajiban.

Oleh karena itu, ia meminta agar dalam menjalankan proses penelusuran, kedua pihan tak saling berkaitan. Nantinya, kedua lembaga ini bisa membahas dan berdiskusi bersama usai sebelumnya mengantongi hasil dari penelusuran.

“Yang pasti komunikasi tindak lanjut pada hasil bukan pada proses. Temuan-temuan itu nanti kami rangkum bersama dan kami akan jadikan laporan untuk direkomendasikan kepada semua pihak termasuk pihak kepolisian,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kerja tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk Polri terkait dengan korban kericuhan 22 Mei akan melibatkan sejumlah lembaga independen. Seperti Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM).

Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengungkapkan, TPF akan bejerka di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Moechgiyarto.

Menurut rencana, nantinya Moechgiyarto yang akan melakukan komunikasi dengan pihak Komnas HAL untuk mengajak mereka bejerka sama. “Pak Irwasum rencananya akan berkomunikasi (dengan Komnas HAM),” sebutnya.