Ketika Alat Bukti BPN Prabowo-Sandiaga ke MK Tuai Sindiran Pedas dari Kubu 01


SURATKABAR.ID – Pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa seharusnya niat kubu Prabowo Subianto-Sandaiga Uno untuk mengajukan sengketa Pilpres 2019 ke (MK) disampaikan kepada publik sejak awal.

Dengan begitu tidak perlu sampai ada provokasi atau imbauan mengajak masyarakat turun ke jalan-jalan. “Orang juga bisa melakukan kegiatan rutinnya tanpa terganggu,” jelas Ade, seperti yang dikutip dari JPNN.com pada Senin (27/5/2019).

Ade menambahkan, dalam sengketa pilpres kali ini TKN berposisi sebagai pihak terkait. Dalam hal ini, sejumlah bukti pun telah dipersiapkan. “Kami juga mengidentifikasi hal-hal mana yang akan dijadikan permohonan dalam sengketa pilpres oleh 02,” imbuhnya.

Ia mengaku sangat yakin hasilnya tak jauh dari 21 provinsi yang dalam pilpresnya dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Resmi Daftarkan Gugatan ke MK, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Masih Bawa Bukti Bertabur Link Berita

Meskipun nanti pihak 02 mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di 21 provinsi tersebut, pihaknya sudah sangat siap dengan bekal alat bukti yang kuat.

“Beda dengan 02, C1 saja minta dari Bawaslu,” sindir Ade dengan pedas.

Padahal, seperti yang diinformasikan sejak awal ada sebanyak 10 kontainer alat bukti yang masuk ke pihaknya dan telah dipersiapkan. Namun pada kenyataannya, imbuh Ade, kubu 02 hanya menyampaikan 51 bukti di awal kepada MK.

Lebih lanjut ia menambahkan, terdapat empat komponen yang diklaimnya akan membantu pihaknya menghadapi gugatan di MK. Pertama adalah advokat dari partai politik koalisi 01. Lalu tim hukum internal TKN yang selama ini telah dilibatkan dalam pendampingan hukum selama masa kampanye.

Ketiga, tim advokat di bawah naungan Yusril Ihza Mahendra, yang jauh sejak sebelum pemungutan suara resmi didapuk sebagai kuasa hukum calon presiden 01. Dan terakhir ada sejumlah pengacara profesional yang dengan rela menawarkan diri untuk membantu.

Sementara itu di sisi lain, KPU selaku pihak tergugat akan mengikuti semua mekanisme yang telah ditentukan oleh MK.

“Dalam hal ini KPU adalah satu-satunya pihak yang menjadi termohon atau tergugat,” jelas Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Ia lantas menjelaskan bahwa KPI tak hanya bersiap diri untuk sengketa hasil pilpres, melainkan termasuk sengketa hasil pileg.

Namun untuk sementara, persiapan untuk sengketa pilpres menjadi fokus utama yang didahulukan KPU. “Melihat kerangka jadwal waktu yang disiapkan MK, mereka mempersiapkan untuk prioritas memeriksa perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) pilpres,” tuturnya.

Pada saat hampir bersamaan, KPU juga tengah mempersiapkan pembelaan demi menghadapi gugatan pileg yang mana jumlah permohonannya sudah menembus angka 339 buah tersebut.