Resmi Daftarkan Gugatan ke MK, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Masih Bawa Bukti Bertabur Link Berita


SURATKABAR.ID – Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya resmi mendaftarkan gugatan terkait Keputusan KPU yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Dan untuk membuktikan dalilnya, tim hukum 02 menyertakan banyak bukti berupa link berita.

Menurut berkas permohonan yang didapatkan tim Detik.com pada Minggu (26/5/2019), Tim Hukum Prabowo-Sandiaga berupaya membuktikan dalil Pilpres 2019 merupakan pemilu yang dilakukan tahun ini sangat penuh kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal tersebut diukur dari banyaknya penyalahgunaan yang ditemukan. Mulai dari penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, hingga pembatasa media serta perlakuan yang diskriminasi dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Karena itu, mereka pun mengajukan bukti-bukti link berita, beberapa di antaranya adalah:

1. Bukti P-12

Baca Juga: Tim Hukum Prabwo-Sandiaga Hanya Bawa 51 Bukti ke MK, Pakar Sebut Itu Sangat Sedikit

Bukti link berita tertanggal 26 Maret 2019 dengan artikel berjudul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa’

2. Bukti P-31

Bukti link berita tertanggal 7 Januari 2019 dengan artikel berjudul ‘Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara’

3. Bukti P-14

Bukti link berita tertanggal 6 November 2018 dengan artikel berjudul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’

4. Bukti P-15

Bukti link berita tertanggal 11 Desember 2018 dengan artikel berjudul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan Karena Dukung Sandiaga’

5. Bukti P-16

Bukti link berita tertanggal 12 Maret 2019 dengan artikel berjudul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’

6. Bukti P-17

Bukti link berita tertanggal 13 Januari 2019, dengan artikel berjudul ‘ Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’

7. Bukti P-18

Bukti link berita tertanggal 10 Januari 2019 dengan artikel berjudul ‘Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi’

8. Bukti P-19

Bukti link berita tertanggal 12 September 2018 dengan artikel berjudul ’15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma’rug di Pilpres 2019′

9. Bukti P-20

Bukti link berita tertanggal 9 April 2019 dengan artikel berjudul ’12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi’

10. Bukti P-21

Bukti link berita dengan artikel berjudul ‘6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’

11. Bukti P-22

Bukti link berita dengan artikel berjudul ‘Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar’

12. Bukti P-24

Bukti link berita tertanggal  10 April 2019 dengan artikel berjudul ‘Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa’

13. Bukti P-25

Bukti link berita tertanggal 2 Agustus 2018, dengan artikel berjudul ‘Pameran Mobil Jadi Kampanya Tagar #Jokowi2Periode’

Selain bukti di atas, masih banyak bukti dari pemberitaan lainnya yang dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. “Semua fakta ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang terstruktur, masif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU,” ungkap Tim Hukum Prabowo.

Tim BPN, sebelumnya juga melaporkan adanya dugaan kecurangan pilpres ke Bawaslu. Mereka melampirkan link berita sebagai bukti, namun Bawaslu dengan tegas menolaknya.

“Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat,” jelas Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (20/5) lalu.

Sesuai dengan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 terkumpul sebanyak 85.607.362 suara. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mengumpulkan suara sebanyak 68.650.239. Dengan hasil ini selisih suara keduanya adalah 16.957.123.