Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Hanya Bawa 51 Bukti ke MK, Pakar Sebut Itu Sangat Sedikit


SURATKABAR.ID –  Langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk memenangkan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak akan mudah. Menurut tinjauan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, BPN perlu bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim atas dalil mereka. Sementara, saat mendaftarkan gugatan sengketa ke MK Jumat (24/05/2019), BPN hanya membawa 51 alat bukti.

“Hanya dengan menghadirkan 51 alat bukti yang itu tentu sangat kecil sekali ya,” ujar Ferry saat dihubungi rekan wartawan, Jumat (25/05/2019). Demikian dikutip dari laporan Kompas.com, Sabtu (25/05/2019).

Apabila BPN menggunakan dalil yang berkaitan dengan perolehan suara, maka, untuk dapat mengubah pemenang pemilu, Prabowo-Sandiaga harus mampu membuktikan bahwa perolehan suara mereka lebih banyak dari suara Jokowi-Ma’ruf.

Sementara berdasarkan hasil pemilu yang ditetapkan KPU, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 85.607.362 suara, perolehan suara Prabowo-Sandiaga 68.650.239. Selisih suara keduanya yakni 16.957.123.

Feri menilai perbedaan perolehan suara itu cukup tinggi. Sehingga tidak mudah bagi paslon nomor urut 02 mengubah hasil pemenang pemilu.

Baca juga: Soal Dugaan Kecurangan Pilpres, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Angkat Bicara

“Ini kan membuktikannya tidak mudah karena setidak-tidaknya, menurut perhitungan matematika pemilu saya, akan dibutuhkan 100.000-200.000 TPS yang masing-masing TPS membutuhkan 100 suara yang harus dialihkan ke kubu Prabowo sehingga akan ada beralihnya 10 juta lebih suara dari kubu Jokowi menuju kubu Prabowo,” beber Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.

Menelaah jumlah alat bukti yang dibawa BPN hanya sedikit, Feri menduga, dalil yang digunakan Prabowo-Sandiaga tersebut berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu terstruktur, masif dan sistematis.

Namun begitu, dalil tersebut juga tidak lantas memudahkan kubu 02 untuk memenangkan sengketa.

“Ini juga tidak akan gampang, karena memang menjelaskan keterlibatan aparat penyelenggara pemilu, penyelenggara negara lainnya sehingga menguntungkan pihak 01, itu juga tidak mudah. Kalau ada pun, belum tentu kan jumlahnya itu akan memengaruhi hasil,” tukas Feri.

“Termasuk juga sistematis, apakah ini betul-betul terencana dari pusat hingga ke daerah-daerah, lalu dalam junlah masif yang sebarannya akan luar biasa besar,” imbuhnya.

Feri melanjutkan, tantangan-tantangan ini harus mampu dijawab oleh tim kuasa hukum BPN dalam persidangan di MK.

Telah Resmi Menggugat ke MK

Tim penasihat hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/05/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

“Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu,” sebut Bambang Widjojanto.