Pascarusuh Aksi 22 Mei, Amnesty International Soroti Sejumlah Potensi Pelanggaran HAM


SURATKABAR.ID – Pascaaksi 22 Mei pada Rabu lalu yang berujung rusuh membuat Amnesty International tak hanya menyoroti potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak Amnesty International mendesak Kepolisian dan Komnas HAM untuk segera bersama-sama menginvestigasi dengan independen dan menyeluruh pascapecahnya kerusuhan Aksi 22 Mei 2019 Jakarta.

Menukil Republika.co.id, Sabtu (25/05/2019), Amnesty International menilai Aksi 22 Mei yang berujung rusuh dan tindakan represif aparat harus diinvestigasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan, para pelaku kekerasan, apakah itu berasal dari kepolisian maupun pihak-pihak dari luar yang memicu kerusuhan, harus diinvestigasi dan dibawa ke muka hukum untuk diadili.

Seperti diketahui, rentetan aksi kekerasan terjadi usai demonstrasi pada 22 Mei berlangsung di antaranya adalah penyerangan asrama Brimob di Petamburan, Jakarta Barat.

Lalu jatuhnya korban tewas sebanyak delapan orang yang beberapa diantaranya disebabkan oleh luka tembak. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan yang diduga oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah menyebutkan bahwa terdapat tiga anak tewas pasca aksi 22. Harus ada investigasi mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan segera mengadili para pelaku,” ungkap Usman dalam rilis yang diterima awak media hari ini.

Baca juga: Sebarkan Hoax Polisi China Jaga Kerusuhan 22 Mei, Pelaku Mengaku Khilaf

Hormati Kaidah Hukum HAM

Penuturan Usman, indikasi pelanggaran HAM itu berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat orang oleh aparat dalam melakukan penangkapan sosok yang diduga ialah ‘perusuh’ di Kampung Bali.

Seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh kepolisian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian gagal dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia ketika menjalankan tugasnya. Ini dianggap pelanggaran serius terhadap SOP kepolisian itu sendiri lantaran apapun status hukum seseorang, aparat tak boleh memperlakukannya dengan kejam dan tak manusiawi, yang sekiranya merendahkan martabatnya sebagai manusia.

“Aparat yang melakukan pemukulan harus diadili dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Usman.

Menyoal kerusuhan pasca aksi 22 Mei, Amnesty International Indonesia sadar bahwa asrama Brimob telah diserang oleh sekelompok orang beberapa jam setelah protes massal berakhir Selasa malam.

Namun lembaga ini menilai, respons kepolisian terhadap serangan semacam itu tetap harus proporsional.

Kendati pemolisian demonstrasi ialah hal yang sulit, apalagi saat terdapat sejumlah orang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kekerasan, namun penting adanya bahwa jajaran kepolisian tetap menghormati kaidah-kaidah hukum hak asasi manusia.

Kaidah ini, imbuh Usman, tidak boleh dilupakan.

Aparat dibenarkan untuk dapat menggunakan kekuatan, namun itu hanya jika benar-benar diperlukan dan harus bersifat proporsional.

“Jadi jelas terlihat adanya indikasi pelanggaran HAM yang terjadi setelah demonstrasi 22 Mei, oleh karena itu penting untuk memastikan Komnas HAM secara aktif terlibat dalam melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi,” bebernya kemudian.

Pembatasan Medsos Langgar Kebebasan Berpendapat

Di samping itu, Amnesty International Indonesia juga menyayangkan pemerintah Indonesia yang mengambil langkah menerapkan restriksi dan pembatasan platform media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan Twitter selama beberapa hari seusai Aksi 22 Mei.

Meski pembatasan telah dicabut oleh pemerintah per hari ini, Sabtu (25/05/2019), Amnesty International mengingatkan pemerintah bahwa langkah ceroboh itu adalah pelanggaran hak orang untuk mendapatkan informasi.

Dan lebih besar lagi, tutur Usman, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.