Kapan Medsos Pulih? Menkominfo: Tunggu Masukan Pihak Keamanan


SURATKABAR.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik langkah yang diambil pemerintah terkait pemblokiran media sosial dan membuat aplikasi WhatsApp down sejak tiga hari terakhir pasca kerusuhan 21 dan 22 Mei meledak di Jakarta.

Seperti yang  diketahui, dalam tiga hari terakhir pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memengambil keputusan untuk memperlambat akses media sosial. Adapun hal tersebut dilakukan untuk membendung liarnya informasi yang berisiko mengacaukan ketenteraman negara.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, seperti ditukil dari laman Tribunnews.com pada Sabtu (25/5/2019), menyebut bahwa pemerintah tidak dapat melakukan pemblokiran terhadap media sosial secara gegabah dan tanpa pertimbangan yang matang.

“Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimana pun pemblokiran itu melanggar hak-hak publik yang paling mendasar, yakni mendapat informasi. Bahkan merugikan secara ekonomi,” ujar Tulus Abadi pada Jumat (24/5) kemarin.

Baca Juga: Yakin Masih Pilih VPN Gratisan untuk Akali ‘Pencekikan’ WhatsApp CS Setelah Tahu Risiko Ini?

Terkait pemblokiran tersebut, ungkap Tulus, secara sektoral melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya. Lebih-lebih secara general yang melanggar UUD 1945.

Tulus menilai, seharusnya pemerintah tidak melakukan pemblokiran tanpa berbekal parameter dan kriteria yang jelas. “Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk keberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa ‘dikit-dikit blokir’,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa langkah pemblokiran terhadap media sosial baru bisa diterima jika dalam kondisi darurat. Namun demikian, tetap ada parameter yang berlaku. “Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur,” jelasnya.

Memang tak dapat dipungkiri, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan sejenisnya sudah menjadi bagian yang mustahil dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Atas dasar hal tersebut, YLKI pun berharap pemerintah sanggup memberi penjelasan yang masuk akal.

“Jangan sampai pemblokiran tidak punya efek signifikan. Apalagi masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya,” pungkas Tulus Abadi dengan tegas.

Bantahan Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menampik tudingan yang menyebut pembatasan akses media sosial akan diperpanjang hingga 10 hari usai kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Ia mengaku dirinya hanya bisa berharap pembatasan akses medsos dapat segera berakhir.

Ia mengungkapkan, setelah situasi pasca Aksi 22 Mei kondusif, maka semua fitur yang kini dibatasi oleh pemerintah dapat segera difungsikan kembali seperti sedia kala.

“Tidak ada pernyataan diperpanjang 10 hari, justru saya berharap situasi segera pulih sehingga fitur video dan gambar dari media sosial, instant messaging serta video file sharing bisa segera difungsikan,” tutur Rudiantara.

Rudiantara menegaskan bahwa pemulihan akses media sosial saat ini masih harus menunggu hingga kondisi kembali kondusif. Dan kepastian tentang sudah kondusif atau belum baru bisa diketahui setelah ada informasi dari aparat keamanan.

“Tunggu suasana kondusif atau tidak. Tentu itu tunggu masukan dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen, sisi Polri, sisi TNI. Kalau sudah kondusif kita akan fungsikan kembali fitur-fitur, karena saya sendiri merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkapnya.

Diketahui, Menkopolhukam Wiranto sebelumnya mengungkapkan jika pembatasan akses terhadap media sosial akan diberlakukan selama 3 hari sejak kericuhan Aksi 22 Mei, artinya sampai dengan tanggal 25 Mei 2019.