Lobi-Lobi Politik, Sandiaga Diiming-Imingi Jabatan Menteri. Prabowo?


SURATKABAR.ID – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan bahwa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak berkeberatan untuk menemui pemenang Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Asalkan, tegasnya, Jokowi-Ma’ruf tak menggunakan ajang pertemuan tersebut untuk melakukan kompromi politik.

“Selama itu tidak dalam bingkai sekadar kompromi terkait fakta kecurangan atau sekadar membangun persepsi politik. Jadi yang dihindarkan adalah persepsi politik dan gorengan politik,” ujar Dahnil yang ditemui di Jakarta, Kamis (23/5), dikutip dari laman JPNN.com.

Dan bukan hanya itu saja. Eks Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, pertemuan tersebut tidak dimanfaatkan Jokowi-Ma’ruf untuk melakukan lobi politik. Pasalnya, ditegaskan Dahnil, Prabowo-Sandiada akan secara tegas menolak segala upaya lobi politik.

“Pak Prabowo itu poinnya tidak ingin lobi-lobi politik. Apalagi bagi-bagi jabatan. Banyak sekali tawaran-tawaran jabatan ke Prabowo dan Bang Sandiaga. Bang Sandiaga berulang kali menyebutkan bahwa ia tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran jabatan,” jelasnya.

Baca Juga: Kembali Mengingat Janji Persahabatan Jokowi dan Prabowo yang Pernah Terucap

Ketika disinggung mengenai jenis tawaran jabatan yang pernah disodorkan kepada Prabowo dan Sandaiga, Dahnil tak memberikan jawaban secara terperinci. Ia hanya menekankan bahwa mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sama sekali tak tertarik dengan wacana menjadi menteri.

“Bang Sandiaga tidak pernah tertarik. Saya tidak tahu persis tawaran-tawaran itu. Jadi yang jelas kalau ada tawaran begitu, Bang Sandiaga tidak terbuka pada upaya lobi-lobi jabatan,” pungkas pria yang pernah unjuk bakat dalam film Nyai Ahmad Dahlan tersebut.

Gugatan Sengketa Pemilu

Diberitakan, Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat akan mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5) siang setelah salat Jumat. Sandiaga menyebut, pihaknya akan mengajukan gugatan sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun pengajuan gugatan ini sekaligus pengumuman kuasa hukum untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. “Kami akan mengumumkan tim dan mengajukan gugatan setelah salat Jumat, sekitar pukul 14.00 WIB,” ujar Sandiaga di Kertanegara, Jakarta, Kamis (23/5), dikutip dari JPNN.com.

Sandiaga mengungkapkan bahwa adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendapat kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab atas gugatan yang dilakukan pasangan nomor urut 02 ini. “Jadi ini merupakan langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional,” tuturnya.

Sementara itu, secara terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono menuturkan bahwa pihaknya telah menyediakan gugatan Pilpres 2019. Dan batas waktu bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan pilpres adalah sampai Jumat (24/5) sekitar pukul 00.00 WIB (tengah malam).

“Jadi laporan harus ada buktinya, dalil permohonan untuk membuktikan. Kalau hanya klaim ya itu tidak bisa membuktikannya,” ujar Fajar tegas.

Terkait pendaftaran MK ini merujuk pada Pasal 475 UU Pemilu Ayat 1. Di mana di dalamnya tercantum “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK, dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU”.