Laode Ida: Pak Jokowi Tolong Jangan Pakai Wiranto Lagi


SURATKABAR.ID – Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait pemicu kondisi bangsa yang semakin panas gara-gara Aksi 21 dan 22 Mei 2019 kemarin. Menurutnya, salah satu penyebab hal tersebut adalah para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laode, seperti yang dirangkum dari laman JPNN.com pada Kamis (23/5/2019), menyebut orang-orang di belakang Jokowi terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mengancam dengan gaya seperti orde baru (orba).

“Pak Jokowi, tolong jangan pakai Wiranto lagi. Gaya orba Wiranto justru akan menjatuhkan Bapak,” ujar Laode ketika dimintai konfirmasi pada Kamis (23/5).

Ia menilai bahwa Wiranto terus mengeluarkan pernyataan mengancam selayaknya pemimpin di era orba. Hal tersebut membuat situasi yang sebenarnya tak terlalu gawat menjadi seperti genting dan penuh bahaya. Hasilnya, rakyat pun mendapat perlakuan layaknya penjahat.

Baca Juga: Di Tengah Isu ‘People Power’ 22 Mei, Datang Pesan Perdamaian dari Mekkah

“Apa yang dilakukan Wiranto terlalu berlebihan. Mereka salah menerjemahkan keinginan presiden untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Saran saya, dalam kabinet mendatang jangan lagi dipakai orang-orang yang bergaya orba ini,” tutur Laode.

Laode kemudian menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya sangat perlu dikenai sanksi. Pasalnya, KPU sendiri telah secara vulgarmemperlihatkan kebohongan dengan mengeluarkan pengumuman resmi soal hasil Pemilu 2019 lebih awal ketimbang jadwal semula.

“Kenapa sampai terjadi kerusuhan? Karena para elite politik terus memainkan perasaan rakyat. Berhentilah menebar ketakutan di rakyat. Ini zaman reformasi, gaya orba tidak usah dipertontonkan lagi,” tandas Laode dengan tegas.

Bentuk Perlawanan Rakyat

Aksi massa yang memanas pada 22 Mei 2019 di Jakarta dikabarkan sampai memakan korban jiwa. Terkait hal tersebut, Komisioner Ombudsman RO Laode Ida mengharapkan agar warga yang tewas karena tertembak di Tanah Abang tak memicu kerusuhan lebih besar.

Ia mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya semangat perlawanan dari kelompok korban meninggal. Terlebih mengingat korban yang meninggal disebut-sebut merupakan seorang anggota ormas Islam.

“Rakyat tidak punya senjata, tapi dilawan aparat bersenjata lengkap. Ini sangat tidak etis,” ujar Laode dikonfirmasi melalui pesan elektronik, Rabu (22/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Laode menambahkan, harus melakukan tindakan sesegera mungkin agar aparat menggunakan pendekatan humanis. Sementara itu, para pembantunya yakni pemimpin kementerian atau lembaga, diminta tak sembarangan mengeluarkan komentar.

“Aparat keamanan harus humanis dalam menangani kelompok kritis atau yang tidak puas dengan hasil perhitungan KPU. Hindari sikap dan pernyataan yang mengundang murka rakyat. Sadarlah bahwa mereka meski berbeda sikap dan keberpihakan politik tapi tetap sebagai rakyat sendiri,” sebutnya.

Menurutnya, Aksi 22 Mei ini merupakan bentuk perlawanan rakyat yang mereka salurkan melalui penyaluran aspirasi. Namun sayangnya, ujar Laode, aksi ini justru ditanggapi berlebihan oleh para pembantu presiden yang mengakibatkan rakyat berbenturan dengan polisi.

“Jadi ini seolah-olah perlawanan rakyat terhadap polisi. Padahal kan rakyat itu mengkritisi hasil pemilu. Mestinya ini tidak perlu dihadapi dengan aparat kepolisian yang terlalu banyak sehingga menebar ketakutan di kalangan rakyat,” pungkasnya.