Akan Kirim Gugatan ke MK, BPN Prabowo Merasa Tak Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan Bawaslu


SURATKABAR.ID – Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut pihaknya akan mengirimkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusibesok, Kamis (23/05/2019). Menurutnya, hal ini dikarenakan besok menjadi batas akhir pengajuan gugatan. Selain itu, pihak BPN juga merasa tidak bertanggung jawab atas pecahnya kerusuhan di depan Kantor Bawaslu.

“Besok semua file sudah disiapkan, besok kan batas akhir. Besok akan dikirimkan yang jadi koordinator adalah mas Rikrik (Rizkiyana),” ungkap Dahnil di kediaman Prabowo Subianto Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/05/2019), menukil reportase Viva.co.id.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tim hukum gugatan BPN ada juga Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin. Mereka yang akan menjadi juru bicara perihal  urusan ini.

“Nanti spokeperson-nya soal ini tanyakan ke mereka yang tiga,” ucap Dahnil.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana melakukan gugatan hasil rekapitulasi suara nasional ke MK guna memprotes hasil pengumuman yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dini hari Selasa kemarin.

Baca juga: Yusril Sebut Kubu Prabowo Akan Berat Buktikan Kecurangan Pilpres di MK

“Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Kertanegara, Jakarta, Selasa (21/05/2019).

Dipastikan Dasco, pihaknya mempersiapkan syarat yang dibutuhkan untuk gugatan dalam waktu yang ditentukan.

BPN Tak Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan

Sementara itu, mengutip CNNIndonesia.com, Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbuhkan pihak yang harus bertanggung jawab dalam kerusuhan Pilpres 2019 yang terjadi sejak Selasa (21/05/2019) malam tadi adalah para provokator aksi. Pernyataan ini disampaikannya guna merespon pertanyaan apakah pihaknya merasa bertanggung jawab atas aksi 22 Mei yang berujung ricuh sejak Senin (21/05/2019) malam.

Sebab, diketahui BPN-lah yang sebelumnya menyerukan aksi people power alih-alih menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Yang bertanggung jawab adalah tentu mereka-mereka yang lakukan provokasi mereka yang lakukan kekerasan,” ucap Dahnil ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/05/2019).

Dahnil mengemukakan, pihaknya tak merasa bertanggung jawab lantaran sejak awal Prabowo telah memutuskan jalur konstitusional dan mendukung segala upaya serta gerakan yang damai dalam menggunakan hak demokrasi.

Itulah yang membuat BPN menyatakan yang bertanggung jawab atas kerusuhan Pilpres 2019 bukan tanggung jawab timses Prabowo-Sandiaga tersebut.

“Karena sejak awal Pak Prabowo memutuskan jalur konstitusional mendukung segala upaya konstitusional dan mendorong gerakan yang damai menggunakan hak demokrasi,” demikian diutarakan oleh Dahnil.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dan tim BPN sendiri baru memutuskan untuk membawa gugatan ke MK kemarin, Selasa (21/05/2019).

Sebelumnya Prabowo dan BPN bersikeras akan menggunakan jalur “kedaulatan rakyat” yang sebelumnya diistilahkan sebagai “people power” karena ada unsur ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum yang mereka nilai telah berat sebelah.

“(Prabowo) di dalam (rumah) lagi dengarkan masukan dari banyak tokoh perkembangan apa, persiapan di MK karena Pak Prabowo memilih jalur hukum konstitusional yaitu menggugat di MK terkait dengan ketidakpengakuan Pak Prabowo terhadap hasil pilpres,” tambah Dahnil kemudian.

BPN Minta Massa Menahan Diri

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan pesan dari BPN agar semua pihak untuk menahan diri saat berdemonstrasi di gedung Bawaslu.

“Kami atas nama BPN mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Kepolisian menahan diri tidak secara demonstratif menggunakan persenjataan dan lainnya melakukan penanganan terhadap massa,” tandas mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.

“Jadi seperti sejak awal disampaikan Pak Prabowo kita dukung segala upaya penggunaan hak konstitusional dalam demokrasi tidak boleh lakukan kekerasan tidak boleh lakukan tindakan anarkis dan tetap damai,” sambungnya lagi.

Kerusuhan massa bermula dari depan Gedung Bawaslu RI yang berada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Selasa (21/05/2019) malam. Kisruh  itu lalu menjalar ke kawasan Tanah Abang dan Petamburan lantaran massa mundur ke sana sambil melakukan perlawanan kepada polisi yang mencoba meredam dan membubarkan mereka.

Narasi People Power

Sebelumnya, narasi people power menggelora di kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wacana people power itu mengemuka lantaran mereka menuding kubu capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin telah melakukan kecurangan.

Wacana people power sehubungan hasil Pemilu 2019 muncul ke permukaan usai dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berorasi dalam Apel Siaga Umat 313 Menolak Kecurangan Pemilu di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (31/03/2019).

Setelahnya, narasi people power makin menjadi-jadi menghiasi pemberitaan politik terutama yang meluncur dari mulut kubu Prabowo-Sandiaga.

Wacana people power sendiri telah membuat salah satu pendukung Prabowo menjadi pesakitan hukum. Caleg PAN Eggi Sudjana menjadi tersangka kasus makar di kepolisian terkait orasinya soal seruan people power di depan rumah Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 17 April lalu.