Wiranto Sebut Pendemo Berencana Menduduki KPU, Bawaslu, DPR dan Istana


SURATKABAR.ID – Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, agenda demo pada Rabu (22/05/2019) besok mengandung rencana inskonstitusional. Unjuk rasa diketahui akan kembali digelar besok guna menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. Menurut Wiranto, dalam demo besar-besaran di Jakarta tersebut, rencananya massa akan mengepung kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana. Selain itu, pihak pendemo juga mengundang warga dari luar Jakarta untuk datang ke Ibu Kota.

Menukil reportase Kompas.com, Selasa (22/05/2019), Wiranto melanjutkan, masalahnya, ada rencana untuk menduduki kantor-kantor pemerintahan tersebut.

“Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara,” tegas  Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, hari ini.

Wiranto lantas menandaskan, siapapun yang menduduki kantor lembaga harus bertanggungjawab secara hukum.

“Siapapun yang melakukan itu harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat,” demikian Wiranto menekankan.

Baca juga: Jelang Aksi 22 Mei, Polri Tetapkan Jakarta Siaga Satu Hingga 25 Mei

Ikat Massa Agar Tidak ke Jakarta

Dikutip dari OkeZone.com, Wiranto juga meminta agar forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) termasuk Kapolda dan Pangdam untuk menahan masyarakat agar tak berbondong-bondong ke Jakarta berunjuk rasa protes hasil Pemilu 2019.

Ia mengatakan, Pemilu sudah selesai digelar dan hasilnya telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara. Sehingga jika ada yang merasa dirugikan agar menempuh mekanisme hukum, bukan dengan pengerahan massa.

“Adanya isu atau informasi demo besar-besaran di Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam dan Kapolda, Forum Pimpinan Daerah, saya imbau untuk mengikat massa agar tidak ke Jakarta,” sebut Wiranto.

Ia menyarankan, sebaiknya masyarakat fokus beribadah di bulan suci Ramadhan daripada harus ke Jakarta untuk beraksi demonstrasi.

“Lebih baik mereka melanjutkan puasa bersama keluarganya, membangun ukhuwah islamiyah. Membangun persaudaraan, perdamaian, persiapan nanti lebaran saling maaf-maafkan. Menghilangkan perbedaan kan begitu sebenarnya. Makanya itulah yang kemudian kita harapkan tidak mengalir ke Jakarta,” terangnya.

Ia menyampaikan bahwa demonstrasi hanya akan merugikan masyarakat.

“Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti akan merugikan masyarakat. Lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan rakyat yang rugi, dan sebagainya. Saya kira itu diurungkan, karena kalau dilanjutkan pasti berhadapan dengan hukum. Melanggar hukum itu, menduduki kantor lembaga resmi dengan alasan sepihak,” ucap Wiranto.

Waspada Ancaman Terorisme

Ia juga mengingatkan agar masyarakat mewaspadai rencana terorisme yang memanfaatkan hasil pemilu.

Wiranto juga meminta penegak hukum untuk mengusut para tokoh yang terindikasi melanggar hukum, demi terciptanya ketertiban dan menjaga keamanan nasional.

Sementara itu, melansir CNNIndonesia.com, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Inggris juga telah mengeluarkan imbauan kepada warganya yang berada di Indonesia untuk waspada sehubungan potensi unjuk rasa setelah pengumuman pemilu keluar, terutama pada Rabu (22/05/2019).

Diketahui, KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019 dalam sidang pleno pada Selasa (21/05/2019) dini hari. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara itu, perolehan suara Prabowo-Sandiaga sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua kubu mencapai 16.957.123 (11 persen).