Yusril Sebut Kubu Prabowo Akan Berat Buktikan Kecurangan Pilpres di MK


SURATKABAR.ID – Yusril Ihza Mahendra selaku Pengacara capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf meyakini, kubu Prabowo-Sandiaga tahu betul bahwa membuktikan kecurangan selisih suara di Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak mudah. Meski demikian, Yusril tetap menghargai hak konstitusi yang dimiliki oleh pihak calon presiden dan calon wakil  presiden 02 tersebut.

“Iya, sebagai advokat profesional tidak mudah tapi kami menghargai hak konstitusional,” ungkap Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/05/2019), demikian sebagaimana dikutip dari reportase Detik.com.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Jadi selisih suara yang ada yakni sebanyak 16.957.123.

Diimbuhkan Yusril, kubu Prabowo-Sandiaga akan berat membuktikan kecurangan selisih hasil rekapitulasi KPU. Pasalnya, Yusril sangat berpengalaman dalam  menangani perkara sengketa pemilu di MK.

“MK mengadili dan memeriksa hasil, Anda dapat berapa, dan saya dapat berapa kok saya diumumkan KPU kok dapat 1.000 suara padahal saya ada 1.500 suara, sebenarnya simpel tapi pembuktian berat sekali,” beber tokoh politik Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pascapilpres, Saya Ingin Bertemu Prabowo

Selain itu, Ysuril mengatakan dirinya ingin mendengarkan kecurangan selisih hasil suara yang akan digugat Prabowo-Sandiaga. Kubu Prabowo-Sandiaga harus bisa membuktikan dugaan adanya kecurangan yang dimaksud.

“Kemudian beban pembuktian ada dalam pemohon, kalau ada 17 juta kecurangan silahkan Anda buktikan kami mau denger kecurangan seperti apa,” ungkap Yusril kemudian.

Menurut Yusril, beban pembuktian kecurangan hasil pemilu itu ada pada pemohon yakni pihak BPN Prabowo-Sandiaga. Sebagai contoh, sambung Yusril, jika ada 11 persen kecurangan, maka pihak pemohon harus membuktikannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“11 persen itu silakan dibuktikan. Kami mau dengar 17 juta kecurangan, silakan dibuktikan. Kami mau dengar seperti apa kecurangan itu. Prinsipnya seperti itu,” paparnya menjabarkan, menukil laporan Kompas.com.

Yusril juga menambahkan, peluang terbuktinya adanya kecurangan dalam pemilu 2019 ini bergantung kepada para kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ya saya kepingin dengar dan lihat juga seperti apa mereka membuktikannya jadi saya nggak bisa apriori ya,” ucapnya.

Hargai Hak Konstitusional

Selanjutnya, Yusril melanjutkan, keputusan BPN Prabowo-Sandiaga untuk membawa perkara ini kepada MK merupakan upaya konstitusional yang perlu dihargai.

“Saya kira sebagai advokat profesional berat dan pasti tidak mudah untuk membuktikannya ya, tapi kita harus menghargai. Itu upaya konstitusi yang harus ditempuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga Uno memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal yang digelar pagi ini Selasa (21/05/2019), di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

“Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi. Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, di Kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05/2019).