Parah Banget! Warga yang Gunakan Hak Pilih Cuma 23 Ribu, Suara di Provinsi Ini Menggelembung Sampai 70 Ribu


SURATKABAR.ID – Kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kembali terjadi. Kali ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura yang berhasil mengendus dugaan terjadinya pemindahan suara dari satu calon anggota legislatif ke caleg lain. Hal tersebut terjadi di semua Distrik di Kota Jayapura.

Namun, Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir, seperti yang dilansir dari laman JPNN.com pada Minggu (19/5/2019), mebyebutkan bahwa, kasus paling besar ditemukan di Distrik Heram. Di lokasi tersebut pihaknya menemukan jumlah surat suara sebanyak 70 ribu.

Angka tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal dilaporkan, partisipasi pemilih di Distrik Heram sendiri hanya di kisaran angka 23 ribuan dari jumlah DPT yang ada. Tentu saja hasil Pleno Distrik Heram tersebut dinilai jauh dari kata wajar.

“Bawaslu keberatan menerima hasil pleni mereka di tingkat Distrik, secara aturan jelas ini tidak sesuai dengan mekanisme dalam penghitungan rekapitulasi itu sendiri,” tutur Frans ketika ditemui di Hotel Aston usai Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jayapura pada Kamis (16/5) lalu.

Baca Juga: Terbukti Gelembungkan Suara Caleg Gerindra di Bengkulu, Polisi Lakukan Ini pada 3 Anggota PPK

Menanggapi hasil Pleno Distrik Heram tersebut, Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan kepada pihak Bawaslu Provinsi mengenai mekanisme penyelesaiannya.

“Penggelembungan suara memperlambat proses tahapan pemilu itu sendiri. Ini menjadi kajian Bawaslu. Kami sudah memanggil hampir seluruh PPD di Distrik se-Kota Jayapura untuk dimintai keterangannya dan memberikan kejelasan terhadap keterlambatan hasil rekapitulasi yang menyebabkan juga keterlambatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura Oktavianus Injama mengaku bahwa pihaknya terpaksa mempercepat pleno karena sudah mendapatkan teguran keras dari KPU Provinsi Papua. Padahal ketika itu tengah terjadi beberapa masalah.

Oktavianus menyebutkan yang bermasalah terjadi di tingkat DPR Kota, baik di Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Abepura, dan juga Heram. “Adanya permasalahan lantaran terjadi penggelembungan jumlah pemilih yang melebihi jumlah DPT,” pungkasnya dengan tegas.