Hindari Kerugian, Pemerintah Klaim Akan Pakai Utang untuk Kegiatan Produktif


SURATKABAR.ID – Pemerintah memastikan akan memanfaatkan setiap dana utang untuk membiayai semua kegiatan produktif serta investasi dalam jangka panjang yang pelaksanaannya tak lagi dapat ditunda.

Dalam Dokumen APBN Kita edisi Mei 2019, pemerintah mengeluarkan pernyataan soal pemanfaatan utang yang juga akan dilakukan secara akuntabel sehingga tak menimbulkan kerugian.

“Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat hingga akhir April 2019 mencapai 29,65 persen atau turun dibandingkan Maret 2019 sebesar 30,12 persen,” demikian yang tertulis dalam dokuman, dikutip CNNIndonesia dari Antara pada Senin (20/5/2019).

Berkat rasio utang yang menurun tersebut, pemerintah berani memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan, terutama untuk utang luar negeri, akan dilakukan secara terkendali melalui penerapan manajemen risiko baik.

Baca Juga: Rekor! Tekor Lagi, Neraca Dagang Indonesia April 2019 yang Paling Parah Sejak Merdeka

Tak hanya itu, arah kebijakan pembiayaan utang juga akan menyesuaikan dengan defisit APBN, yakni pembiayaan utang ke depannya akan terus ebrkurang sejalan dengan semakin mengecilnya target defisit APBN.

Untuk sekarang ini, jumlah outstanding utang pemerintah pusat terhitung pada April 2019 tercatat berada di angka Rp 4.528,45 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak Rp 38,86 triliun jika dibandingkan dengan Maret 2019.

Adapun komposisi utang tersebut antara lain datang dari pinjaman sebesar Rp 780,71 triliun atau 17,24 persen, dan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 3.747,74 triliun atau sebesar 82,76 persen.

Dan khusus hingga April 2019, realisasi pinjaman luar negeri sendiri telah menyentuh angka Rp 15,08 triliun atau 49,96 persen dari target APBN. Sementara dari target APBN, realisasi SBN adalah sebesar Rp 160,49 triliun atau 41,26 persen.

Pemerintah juga mengklaim akan mulai membatasi pinjaman luar negeri demi untuk emnghindari fluktiasi mata uang yang ke depannya dapat menjadi beban bagi anggaran serta semakin berdayanya dukungan domestik terhadap pembangunan.