PWNU DKI Larang Massa Ifthor Akbar 212 Menginap di Masjid NU, Ini Alasannya


SURATKABAR.ID – Instruksi yang melarang massa Ifthor Akbar 212 menginap di masjid yang ada di bawah NU dikeluarkan oleh PWNU DKI. Lembaga Takmir Masjid (LTM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengeluarkan instruksi tersebut dikarenakan alasan yang kuat, yakni masjid ialah sarana ibadah, bukan sarana politik.

Menukil laporan Tempo.co, Minggu (19/05/2019),instruksi ini beredar melalui pesan WhatsApp atas nama Ketua LTM PWNU DKI Jakarta, Husni Muhsin.

Informasi ini sudah berhasil dikonfirmasi kepada Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Muhnad Hazami.

“Benar,” jawab Hazami dalam membalas pesan singkat awak media, Sabtu (18/05/2019).

Senada dengan yang tertulis di instruksi, Hazami menyebutkan, masjid merupakan tempat beribadah dan bukan tempat untuk menginap.

Baca juga: Berisi 3 Poin Penting, Fadli Zon Ungkap Hal Mengejutkan di Balik Surat Wasiat Prabowo

Diketahui sebelumnya, kegiatan Ifthor Akbar 212 direncanakan oleh Persaudaraan Alumni 212. Mereka akan menggelar Ifthor Akbar 212 pada 21 dan 22 Mei 2019 guna menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Rencananya, aksi ini akan digelar langsung di depan kantor KPU.

“Tuntutan agar KPU stop mengumumkan hasil penghitungannya. Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin). Karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem,” tutur juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, saat dihubungi Kamis (16/05/2019).

Menurut Hazami, mereka tidak menentang Ifthor Akbar 212 tersebut. Ia mempersilakan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Hanya saja, ia mengimbuhkan, akan lebih baik dan tertib lagi jika aspirasi tersebut dikemukakan melalui mekanisme hukum yang sesuai dan berlaku.

Melansir laporan CNNIndonesia.com, seluruh takmir masjid yang berada di bawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta juga dilarang menampung masyarakat yang ingin menginap dalam rangka menghadiri aksi demo di depan KPU pada 22 Mei 2019.

Instruksi ini secara resmi diterbitkan Lembaga Takmir Masjid (LTM) PWNU DKI Jakarta. Surat instruksi tersebut bernomor 070/A/LTM/-NU/V/2019 yang terbit pada Jumat kemarin (17/05/2019). Surat instruksi ini ditandatangani Ketua LTM PWNU DKI Jakarta Husni Muhsin dan Sekretaris Ahmad Yani.

Dalam instruksi tersebut, LTM PWNU DKI Jakarta meminta kepada seluruh ketua LTM Pengurus Cabang NU DKI Jakarta agar menginformasikan kepada seluruh takmir masjid perihal hal ini.

Bersama ini kami LTM PWNU DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh ketua PCNU DKI Jakarta untuk menginformasikan kepada seluruh takmir masjid yang dibawah naungan Nahdlatul Ulama agar menolak kehadiran masyarakat yang ingin bermalam/menginap di masjid tersebut hanya demi menghadiri kegiatan demo di KPU Pusat pada tanggal 21-22 Mei,’ demikian dikutip penggalan isi instruksi tersebut.

Pada Rabu (22/05/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan dan menetapkan perhitungan suara tingkat nasional sesuai jadwal pemilu 2019. Menyikapi agenda ini, sejumlah pihak yang terkait dengan Pilpres 2019 ingin menggelar aksi pada hari itu.

Salah satunya yakni Front Pembela Islam (FPI) yang berencana mengadakan acara buka puasa bersama atau ifthar di depan kantor KPU. Acara buka puasa bersama itu juga sekaligus merupakan agenda tuntutan kepada KPU agar tidak mengumumkan hasil Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan mereka menilai adanya dugaan kecurangan.

Di lain pihak, kelompok aktivis ’98 juga berencana berkumpul di depan kantor KPU pada hari yang sama. Mereka ingin mengawal perhitungan suara yang dilakukan KPU hingga selesai.

Menurut klaim Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis ’98 Sayed Junaidi Rizaldi, disebutkan akan ada sekitar lima ribu orang yang mengikuti aksi tersebut. Pada tanggal 21 Mei, aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB tanggal 22 Mei yang jatuh  pada hari Rabu.