Geger! Seorang Brigadir Polisi Dipecat Karena Gay, Ini Penjelasan Polri


SURATKABAR.ID – Kasus pemecatan seorang polisi tengah geger menjadi sorotan publik. Polisi pria berinisial TT menggugat Polda Jawa Tengah setelah dirinya dipecat akibat disorientasi seksualnya. Namun Mabes Polri menyebutkan bahwa diorientasi seksual TT yang adalah gay itu tak hanya menjadi penyebab utama pemecatan tersebut. Itu hanya salah satunya saja. Diungkapkan oleh Mabes Polri, yang bersangkutan terpaksa dipecat lantaran ada desersi, selain juga telah melakukan pelecehan seksual.

“Ya, tapi yang bersangkutan kasus utamanya desersi dan melakukan pelecehan seksual sehingga di-PTDH,” tandas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam keterangan kepada rekan media, seperti dilansir dari laporan Detik.com, Jumat (17/05/2019).

Menurut penjelasan Dedi, TT secara resmi dipecat pada 27 Desember 2018 dengan pangkat terakhir brigadir. TT terakhir kali bertugas sebagai anggota Subdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah.

“Persangkaan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi,” tukas Dedi menambahkan.

Saat itu, sidang kode etik menjatuhkan sanksi bahwa perilaku TT adalah perbuatan tercela. Jadi saat itu Polda Jateng menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap TT.

Baca juga: Kaki Bocah Ini Alami Luka Mengerikan Gara-gara Sepatu Berlampu. Penyebabnya Ternyata….

Tidak hanya perilaku gaynya saja yang jadi sorotan, Polda Jateng juga memecat TT lantaran desersi, alias meninggalkan tugasnya tanpa izin.

“Yang bersangkutan di-PTDH karena perbuatan tercela, didukung dengan yang bersangkutan tidak masuk kantor meninggalkan tugas tanpa izin ke Singapura,” sambung Dedi kemudian.

Dedi melanjutkan, TT juga dipecat karena telah melakukan pelecehan seksual. Hal ini diketahui setelah Polda Jateng memutuskan pemecatan terhadap TT.

“Yang bersangkutan melakukan banding, namun ditolak, karena setelah diputuskan PTDH masih melakukan perbuatan tercela dengan korban 2 orang, yaitu dokter dan ortu angkatnya,” ucapnya.

Anggota Polri Tak Boleh LGBT

Ditegaskan oleh Mabes Polri, perilaku gay termasuk melanggar agama dan norma kesopanan, kesusilaan serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo berujar, seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Tercantum pada pasal 19 ayat 1 ‘Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia’,” beber Brigjen Dedi pada Jumat (17/05/2019).

Meski pasal terkait tidak memuat aturan spesifik soal gay, namun Polri menilai perilaku gay bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

“Pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual,” tandas Dedi.

Perkap No 14 Tahun 2011

Aturan terkait juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap tersebut.

“Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b ‘Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri’ dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib ‘Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum’,” papar Dedi menjabarkan.

Maka dari itu, setiap anggota Polri yang melanggar aturan ini dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri.

“Sehingga apabila hal tersebut sesuai ketentuan pada pasal 20 dan 21 perihal dan sanksi hukuman dan tindakan, bagi anggota Polri yang melanggar dapat diberikan sanksi dan hukuman berupa rekomendasi PTDH,” ujar Dedi.

Diketahui sebelumnya, TT dipecat oleh Polda Jawa Tengah karena disorientasi seksualnya. TT lalu merasa adanya diskriminasi dari Polda Jateng karena kondisinya yang gay tersebut.

TT Ajukan Banding

Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal memaparkan kliennya diperiksa lantaran dianggap melakukan hubungan intim yang menyimpang. Pemeriksaan itu berlangsung pada 15 Februari 2017, yang kemudian berlanjut pada 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

“Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat,” jelasnya saat dihubungi pers pada Kamis (16/05/2019).

Lalu pada 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yakni Perkap No 14 Tahun 2011, dan hasilnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH tersebut diturunkan pada 27 Desember 2018.

Atas PTDH itu, TT berupaya banding ke komisi banding namun  permintaannya tersebut ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng, dalam hal ini Kapolda. Gugatan tersebut dilakukannya di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan sampai sekarang.