Ketika Ani Hasibuan Dipolisikan Lantaran Artikel ‘Gugurnya KPPS Pembantaian Pemilu’


SURATKABAR.ID – Robiah Khairani Hasibuan atau yang lebih dikenal sebagai dr Ani Hasibuan harus berurusan dengan polisi. Ia dipanggil aparat lantaran berita yang memuat pernyataan mengenai gugurnya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, seperti dilansir dari Detik.com Kamis (16/5/2019), menjelaskan di hadapan awak media bahwa Ani Hasibuan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran informasi bernada kebencian.

Disebutkan dalam surat panggilan teruntuk Ani Hasibuan, konten yang dimuat di portal berita dengan headline tamshnews.com tertanggal 12 Mei 2019 lalu menjadi alasan pemanggilan dokter berhijab tersebut.

Saat Detik.com pada Kamis (16/5) melakukan penelusuran, diketemukan berita yang dimaksud berjudul ‘Dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS’.

Baca Juga: Menyibak Misteri Tragedi Pemilu 2019, Ketua IDI Angkat Bicara Soal Autopsi Jenazah KPPS

Tak hanya itu. Argo juga menunjukkan potret dari tulisan tanggal 12 Mei 2019 yang bertuliskan The Reality News Leading, Media NKRI. Pada potret tulisan dengan format surat kabar itu, terdapat tulisan yang di dalamnya memuat foto Ani Hasibuan.

“Dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal,” demikian bunyi judul tulisan pada The Reality News Leading, Media NKRI, seperti yang ditunjukkan oleh Argo.

Surat panggilan untuk Ani bernomor S.Pgl/1158/V/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus. Dalam surat tersebut, Ani diminta hadir di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/5) pagi pukul 10.00 WIB besok.

Adapun penyebab pemanggilannya tersebut diduga terkait dengan kasus yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 35 Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11  Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP.

Perkara yang menjerat Ani Hasibuan adalah dugaan tindak pidana dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kebencian dan permusuhan antarindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ia juga diduga telah menyebarkan berita atau pemberitaan bohong yang secara langsung menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Sementara ia seharusnya dapat menerka bahwa kabar atau pemberitahuan itu berisi kebohongan.

Selain itu, Ani Hasibuan juga disangka menyiarkan kabar yang tak pasti atau kabar yang berkelebihan atau tidak disertai bukti-bukti lengkap. Sementara ia sangat paham bahwa kabar sedemikian dapat dengan mudah menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat, seperti yang disebabkan oleh konten di portal berita dengan headline tamshnews.com tertanggal 12 Mei 2019 lalu.