Eggi Sudjana Ditangkap, Amien Rais Ganti ‘People Power’ dengan ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’


SURATKABAR.ID –  Setelah Eggi Sudjana yang berbicara menggunakan istilah ‘people power’ ditangkap polisi, Amien Rais memutuskan untuk mengakhiri penggunaan istilah tersebut. Sebagai gantinya, Amien Rais mengganti ‘people power’ dengan “Gerakan kedaulatan rakyat”.

Menukil reportase Detik.com, Rabu (15/05/2019), berakhirnya penggunaan istilah ‘people power’ disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN ini saat berbicara di panggung simposium yang memaparkan mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019. Amien menyerukan agar tak lagi menggunakan istilah people power.

“Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power. Kita tidak gunakan people power, tapi gerakan kedaulatan rakyat,” tukas Amien di panggung simposium di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/05/2019).

Harapan Amien, tak ada yang menganggu penggunaan istilah gerakan kedaulatan rakyat ini. Menurutnya, jika di kemudian hari ada yang menghalangi pendukung Prabowo dengan tagline barunya yakni ‘kedaulatan rakyat’, maka penghalang itu akan digilas.

“Siapa yang berhadapan dengan gerakan kedaulatan rakyat kita gilas bersama,” tandas Amien.

Baca juga: Tim Hukum Wiranto Sebut Ucapan Kivlan Zen dan Eggi Sudjana Penuhi Unsur Pidana

Penangkapan Eggi Sudjana

Sedangkan mengenai persoalan Eggi, yang dimaksud Amien adalah penetapan status tersangka dugaan makar terhadap Eggi. Penetapan tersebut tak lain dikarenakan pidato Eggi memuat istilah ‘people power’ di dalamnya.

Pidato Eggi itu disampaikan pada Rabu (17/04/2019) di depan kediaman capres 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Eggi menyerukan ajakan ‘people power’ di depan pendukung kubu 02 Prabowo-Sandiaga.

Akibat perbuatannya tersebut, Eggi disangkakan dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Bukan Ajakan Makar

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Eggi menegaskan pidatonya soal ‘people power’ itu tak ada hubungannya dengan ajakan makar. Menurutnya, pidatonya itu hanya menjelaskan soal konsekuensi logis dari kecurangan pemilu.

“Saya ingin lebih tegaskan dulu bahwa statement yang saya berkait dengan ‘people power’ harus dipahami oleh masyarakat luas, tidak ada kaitannya dengan makar. Tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah, nggak ada,” beber Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/04/2019) lalu.

Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun telah menangkap Eggi sebagai tersangka kasus makar. Dia ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (14/05/2019) pukul 06.25 WIB.

Diketahui, Eggi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1012/V/2019/Ditreskrimum, tertanggal 14 Mei 2019. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebutkan surat pemberitahuan penangkapan itu dibacakan sewaktu Eggi diperiksa.

Argo menjabarkan Eggi memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus makar pada Senin (13/05/2019) pukul 16.30 WIB. Namun, saat itu Eggi menyatakan dirinya menolak diperiksa sebagai tersangka.

Ia lantas menyebutkan mengapa Eggi harus ditangkap. Kata Argo, penangkapan yakni subjektivitas penyidik, mengingat Eggi kurang kooperatif saat pemeriksaan.

“Dengan pertimbangan subjektivitas penyidik. Ya seperti tadi, dia mau diperiksa tapi menolak atau dia nanti keluar, kita kemudian mau sita HP-nya tidak dikasihkan, ya untuk barang bukti. Iya, jadi intinya penyidik punya penilaian tersendiri, subjektivitas penyidik untuk melakukan surat perintah penangkapan tersebut,” papar Argo.

Setelah pemeriksaan, Eggi langsung ditahan. Namun, Eggi memprotes penahanannya itu dengan alasan dirinya adalah advokat.

“Saya sebagai advokat, menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, advokat tidak dapat dipidana atau digugat, baik di dalam maupun di luar sidang. Itu keputusan juga dari Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2014,” ungkap Eggi setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/05/2019) malam.

Meminta Penangguhan Penahanan

Polda Metro Jaya sendiri menahan Eggi atas kasus dugaan makar berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019. Surat perintah penahanan itu dibacakan di hadapan Eggi Sudjana.

Disampaikan  oleh Kombes Argo, Eggi Sudjana menolak penahanan tersebut. Dia menandatangani berita acara penolakan penahanan itu meski kemudian polisi tetap membawanya ke sel tahanan untuk ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tersangka menandatangani berita acara penolakan tanda tangan, surat perintah penahanan, dan berita acara penahanan,” pungkas Argo.

Sementara itu, Pengacara Eggi, Pitra Romadoni menyayangkan penahanan kliennya karena menurut penilaiannya proses penahanan itu terlalu terburu-buru. Atas dasar penilaian tersebut, ia berencana meminta penangguhan penahanan.

Lalu, adakah pengaruh Amien menyetop penggunaan istilah ‘people power’ terhadap kasus Eggi?

“Sebenarnya nggak ada, ‘people power’ itu hanya istilah saja dalam bahasa hukum tidak dikenal masalah ‘people power’, masalah kedaulatan gitu,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, saat dihubungi, Selasa (14/05/2019) malam.

Sebelumnya, istilah ‘people power’ awalnya diucapkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat Apel Siaga Umat 313 yang digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Amien menyatakan dia tak akan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan, namun menggerakkan massa alias people power.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah,” tegas Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/03/2019) lalu.

Adapun Eggi Sudjana  yang  merupakan jurkamnas BPN Prabowo-Sandiaga Uno ditangkap polisi saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro pada Selasa (14/05/2019). Dalam kasus ini, Eggi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Penetapan status itu bermula dari pidatonya yang di dalamnya bermuatan antara lain soal ‘people power‘.