Gawat! Pembayaran THR PNS dan TNI/Polri Terancam Ngaret Gara-Gara Ini


SURATKABAR.ID – Pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum sekaligus petunjuk teknis terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK/05/2019.

Di dalamnya tercantum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit dan pensiunan. Dijelaskan pula mengenai besaran THR yang dibayarkan pada PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja.

Sementara itu bagi pensiunan PNS, besaran THR yang akan mereka terima adalah meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

“Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 3 Ayat 13 PMK tersebut, seperti yang dikutip dari JPNN.com, Selasa (14/5/2019).

Kemudian mengenai waktu pencairannya, di dalam PMK tersebut THR untuk PNS dan pensiunan wajib dibayarkan secepat-cepatnya 10 hari kerja sebelum tanggan Hari Raya. Jika Hari Raya Lebaran 2019 jatuh pada 5 Juni, maka otomatis THR baru bisa diterima PNS dan pensiunan pada 27 Mei mendatang.

Baca Juga: Asyik! Pegawai Swasta Juga Berhak Dapat THR, Ini Syaratnya

Ada sedikit perbedaan waktu pembayaran THR yang disebutkan dalam PMK dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, sebelumnya Syafruddin menyebut THR baru cair pada 3 Mei 2019. Belakangan muncul tanggal baru yakni pada 24 Mei.

Sementara itu menurut perkembangan terbaru, di mana pada Senin (13/5) kemarin kembali dilakukan rapat untuk membahas usulan revisi PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 mengenai pemberian THR bagi PNS dan TNI/Polri, dan pensiunan.

Rapat yang digelar di Kemenpan RB tersebut dihadiri oleh unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta BKN.

Usulan revisi mengenai ketentuan Pasal 10 Ayat 2  Nomor 36 yang berbunyi, “Ketentua lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah”, disuarakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 Ayat 2, kedua PP dimaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden,” demikian bunyi surat yang ditujukan kepada Kemenkeu dan Kemenpan RB yang ditandatangani oleh Tjahjo.

“Penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkap Tjahjo seperti dilansir RMOL.

Setidaknya butuk waktu 2 pekan untuk menyusun perda. Dan apabila ketentuan di Pasal 10 Ayat 2 tersebut tak kunjung direvisi, maka pembayaran THR untuk PNS, TNI/Polri, dan pensiunan terancam molor.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan JPNN.com, Kemendagri selaku instansi Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah justri tak ikut dilibatkan ketika penyusunan draf kedua PP tersebut.