Menyibak Misteri Tragedi Pemilu 2019, Ketua IDI Angkat Bicara Soal Autopsi Jenazah KPPS


SURATKABAR.ID – Begitu banyaknya petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang meninggal dunia, bahkan jumlahnya sampai melampaui angka psikologis 500 jiwa menciptakan pertanyaan besar. Akhirnya opsi autopsi jenasah terhadap petugas pemilu ini pun menjadi tuntutan sejumlah dokter demi membongkar penyebab kematian.

Dokter pelapor kasus kematian petugas pemilu, Zulkifli, seperti dirangkum dari laman Viva.co.id, Sabtu (11/5/2019), menuturkan bahwa para petugas yang tutup usia itu jauh lebih layak disebut sebagai korban demokrasi ketimbang pahlawan demokrasi seperti yang sebelumnya banyak diungkap oleh berbagai kalangan.

Alasannya, mereka dinilai telah menjadi korban dari sistem demokrasi yang tidak benar.

“Ironi buat saya sebagai aktivis kebangsaan, mengatakan ini pahlawan demokrasi. Kalau saya mengatakan, ini korban demokrasi. Itulah kenapa saya melaporkan ke bareskrim,” ungkap Zulkifli dalam dialog di program Apa Kabar Petang yang disiarkan tvOne pada Jumat (10/5) kemarin.

Zulkifli menilai, selama malang-melintang sebagai teknisi medis, belum ada kasus kematian yang disebabkan karena kelelahan. “Pemicunya karena kelelahan ini harus diperiksa,” ujarnya.

Baca Juga: Usulkan Bongkar Makam Petugas KPPS, BPN: Supaya Tidak Ada Kecurigaan di Antara Masyarakat

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih mengaku setuju jika tindakan autopsi jenazah menjadi cara paling valid dalam mengetahui penyebab kematian seseorang. Menurutnya, sebenarnya kelelahan bisa juga menjadi pemicu kematian.

Akan tetapi data akan lebih valid apabila dilakukan prosedur autopsi jenazah. “Dari segi keilmuan kedokteran untuk mengetahui yang paling valid penyebab kematian itu memang paling tinggi dengan autopsi jenazah,” tutur Daeng.

Ketika ditanyai apakah IDI sendiri merekomendasikan dilakukannya autopsi jenazah, ia menjelaskan bahwa ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, yakni dalam KUHAP Pasal 133 dan 134. Di dalamnya disebutkan orang yang memiliki hak melakukan hal itu adalah penyidik.

“Makanya kalau dokter Zulkifli sudah bilang lapor ke Bareskrim, silakan itu dilakukan oleh penyidik,” jelasnya.

Namun demikian, lebih lanjut Daeng menjelaskan masih ada prosedur lain yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981. Dan di dalam aturan tersebut terdapat prosedur bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis.

“Kalau di KUHAP itu kan bedah mayat forensik ya, untuk kepentingan penyidikan. Tapi kalau bedah mayat klinis itu, dengan persetujuan saja dari keluarga, mungkin keluarga ingin tahu sebabnya. Itu bisa dilakukan autopsi jenazahah,” tuturnya.

Tal hanya itu, Daeng juga menjelaskan bahwa tindakan autopsi jenazah juga dapat dilakukan oleh dokter apabila mayat mengidap penyakit yang dikhawatirkan bisa menular ke masyarakat luas. “Itu dilakukan autopsi klinis,” pungkas Daeng.