Prabowo Sebut Polisi Tak Netral Saat Pemilu, Kapolri Tito Enteng Jawab Begini


SURATKABAR.ID – Prabowo Subianto selaku calon presiden nomor urut 02 membeberkan ada ketidaknetralan polisi dalam menyikapi pemilu 2019. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan, ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif selama penyelenggaraan Pilpres 2019 yang dihelat 17 April lalu. Hal ini diungkapkannya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah wartawan media asing di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (06/05/2019) sore.

“Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi,” papar Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/6/2019).

Prabowo mengungkapkan, kecurangan yang sistemik dan masif itu tampak dari pemberdayaan aparat kepolisian secara terang-terangan. Di samping itu, ada juga penggunaan institusi pemerintahan seperti badan intelijen. Menurut Prabowo, pihaknya mempunyai bukti dan laporan atas berbagai kecurangan yang terjadi.

Selain itu, ia pun menyebutkan pihaknya memiliki beberapa ahli yang akan memberikan paparan teknisnya.

“Kami memiliki banyak bukti dan laporan. Kecurangan surat suara seperti surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilu misalnya yang ditemukan di Malaysia, dan berikutnya hal-hal lain,” ungkap Prabowo.

Baca juga: Prabowo Temui Sejumlah Media Asing, Bicarakan Kecurangan Pemilu

Acara tersebut ikut dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso, Direktur Kampanye BPN Sugiono, Direktur Luar Negeri BPN Irawan Ronodipuro, dan juga Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said. Hadir pula ahli ekonomi Rizal Ramli dan Anggota Dewan Pembina BPN Amien Rais.

Penjelasan Kapolri Tito

Melansir laporan TribunNews.com, Rabu (08/05/2019) Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyampaikan bahwa tuduhan dari pihak-pihak yang menyebut adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 seharusnya disertai dengan proses pembuktian.

Disebutkan Tito, ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan dengan proses penyelenggaraan pemilu.

“Menyimak perkembangan situasi saat ini kita ketahui ada aksi-aksi yang mungkin keberatan atau dugaan-dugaan kecurangan dalam proses yang sudah berlangsung,” tutur Tito dalam Rapat Kerja perihal evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (07/05/2019).

“Menghadapi dugaan-dugaan atau sangkaan kecurangan sebetulnya ada mekanismenya. Jadi tidak bisa dikatakan ini curang tapi tidak ada pembuktiannya,” tukas Tito.

Penjelasan Tito, jika dugaan kecurangan itu dilakukan oleh peserta pemilu atau non-penyelenggara, maka pihak yang mempunyai bukti bisa langsung melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan proses non-litigasi dan litigasi atau proses hukum berdasarkan kasus per kasus yang dilaporkan.

Sementara, jika dugaan kecurangan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, maka jalur yang dapat ditempuh yaitu melalui pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jika dugaan kecurangan mengandung unsur pidana, maka DKPP dapat melimpahkan kasusnya ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

“Karena yang disebut curang juga memiliki hak untuk membela diri dalam peradilan terbuka dan mekanisme di UU Pemilu itu diatur mengenai hukum acaranya,” ujar Tito menerangkan.

“Oleh karena itu kalau ada dugaan kecurangan seharusnya cepat lapor ke Bawaslu. Kalau itu adalah pidana dilempar ke Gakkumdu. Pihak yang melaporkan menyiapkan bukti-buktinya, yang terlapor juga menyampaikan pembelaannya di peradilan terbuka, sampai terbukti,” sambungnya kemudian.

Rapat tersebut ikut dihadiri oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam serta perwakilan Jaksa Agung.