Polri Dukung Jokowi Pindahkan Ibu Kota, JK: Jakarta Jadi Kota Dagang Seperti New York


SURATKABAR.ID – Rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa oleh Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan penuh dari pihak Polri. Hal ini salah satunya dikarenakan upaya tersebut diharapkan bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara.

“Dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan kepadatan ibu kota saat ini, tentunya Polri mendukung. Ini demi kebaikan bangsa dari segala aspek,” tutur Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Rabu (01/05/2019), menukil reportase Tempo.co.

Iqbal melanjutkan, jika nanti Presiden Jokowi sudah menetapkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru, Polri akan langsung berkoordinasi untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan.

“Koordinasi itu agar kami dapat optimal menjalankan tugas-tugas kepolisian,” tukas Iqbal.

Seperti diketahui, saat memimpin rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/04/2019), Jokowi berencana melakukan pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Ia menjatuhkan pilihannya ini sewaktu disodori tiga alternatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni ibu kota tetap di Jakarta, di Jabodetabek, atau di luar Pulau Jawa.

Baca juga: Wacana Pindahkan Ibu Kota Kembali Mencuat, Ini Kata Staf Presiden

Dari ketiga alternatif yang menjadi opsi, Jokowi memilih alternatif terakhir, yakni memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

“Kalau saya, alternatif satu dan dua sudah tidak,” ujarnya.

JK: Jakarta Jadi Kota Dagang Seperti New York

Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa merupakan bentuk perwujudan cita-cita adanya ibu kota yang hanya fokus sebagai pusat pemerintahan. Kelak, Jakarta akan tetap berkembang, meski tak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia.

Harapan JK, Jakarta dapat berkembang menjadi kota bisnis yang berfokus pada perdagangan, seperti halnya New York di Amerika Serikat.

“Cita-cita ke depan, ada Washington jadi ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lainnya masyarakat itu,” ungkap JK saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2019).

Menurut JK, tujuan awal pemindahan ini ialah untuk memeratakan ekonomi bangsa dan pemerintahan yang lebih fokus. Karena JK menilai, Jakarta saat ini sudah cukup padat dan terlalu macet.

“Kesimpulannya (dipilih) suatu daerah yang penduduknya tidak banyak, jadi di luar Jawa,” tukas JK.

Pemindahan ibu kota negara ini diputuskan oleh Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (29/04/2019). Yang akan dipindah ke ibu kota yang baru ialah pusat pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Rencananya, ibu kota yang baru akan menjadi pusat pemerintahan. Ibu kotabaru tersebut kelak akan diisi dengan kantor kementerian dan lembaga, MPR, DPR, DPD, kehakiman, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI, serta Polri. Demikian juga halnya dengan kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia.