Geger Setya Novanto Kepergok Makan di Restoran Padang, Terungkap Fakta Mencengangkan di Baliknya


SURATKABAR.ID – Setya Novanto (Setnov/ SN) yang saat ini berstatus sebagai narapidana kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP) baru-baru ini kembali menghebohkan publik lantaran kepergok sedang menyantap makan di restoran Padang daerah Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Setnov dulunya menjabat sebagai Ketua DPR RI dan kini merupakan tahanan Lapas Sukamiskin, Jawa Barat atas tuduhan penggelapan dana KTP elektronik. Namun bagaimana alur ceritanya hingga dirinya masih bisa menyantap makan di luar?

Dikutip dari reportase TribunNews.com, Selasa (30/04/2019), peristiwa ini pun membuat pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar mengutarakan keresahannya.

Kata Abdul, jika narapidana tidak memenuhi syarat untuk bebas, maka tidak mungkin yang bersangkutan diizinkan bepergian keluar Lapas.

Abdul jelas mempertanyakan keberadaan Setya Novanto yang saat itu kepergok tengah makan di salah satu rumah makan Padang di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Diketahui, lokasi rumah makan Padang itu berdekatan dengan RSPAD Gatot Subroto dimana Setya Novanto dirawat. Ia dirawat karena penyakit yang dideritanya. Tak pelak, Abdul lantas mempertanyakan kebenaran penyakit yang diderita narapidana korupsi tersebut.

Baca juga: Kaisar Akihito Turun Tahta, Ini Sejumlah Warisan yang Ditinggalkannya Bagi Dunia

Menambah Skandal Sukamiskin?

“Pertanyaannya apakan SN benar tidak sehat sehingga harus dibawa keluar atau ke rumah sakit yang kemudian dia makan di warung padang?” papar Fickar, saat dihubungi pers pada Selasa (30/04/2019).

Abdul juga ingin agar pihak-pihak tertentu harus memeriksa dan memastikan keadaan Setya Novanto.

Beberapa pihak terkait juga meliputi dokter di Lapas yang memberikan izin atau rekomendasi diperbolehkannya Setya Novanto berobat di RSPAD Gatot Subroto.

Yang kedua yakni petugas atau kepala Lapas termasuk atasan Lapas dan Dirjen Lembaga Permasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM.

Abdul kemudian mempertanyakan pengawasan dan pengamatan pengadilan berkenaan hukuman para narapidana, tak terkecuali Setya Novanto.

“Serta dipertanyakan sejauh mana pengawasan dan pengamatan pengadilan dalam pelaksanaan hukuman para Napi,” tandasnya dengan tegas.

Abdul kembali menerangkan bahwa narapidana mempunyai hak atas pembinaan, tak terkecuali kesehatan. Narapidana juga punya hak berkala untuk diperiksa.

Abdul menambahkan, kendati berada dalam tahanan, narapidana tidak terkekang kebebasan hak asasi manusianya (HAM).

“Jika, harus diperiksa atau dirawat di luar melalui rekomendasi dokter di LP,” imbuhnya.

Namun meski begitu, Abdul mengharapkan adanya keterangan resmi dari pihak-pihak terkait tentang kepergian Setya Novanto di rumah makan Padang tersebut.

Hal ini ia sampaikan agar ada konfirmasi resmi tentang perizinan Setya Novanto sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Yaitu skandal Sukamiskin yang menjual kamar LP, melelang izin berkeliaran di luar LP. Jika itu terjadi lagi, ini berarti tidak ada perbaikan terhadap kerusakan sistemik ini. Menteri Hukum dan perundangan harus bertanggung jawab disamping dirjen pemasyarakatan,” tegas Abdul.

Akan Ambil Langkah Tegas

Apabila terbukti ada penyalahgunaan izin berobat lanjutan oleh terpidana kasus dugaan korupsi Setya Novanto, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM berjanji akan mengambil tindakan tegas.

Diakui Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto, Setya Novanto sedang berada di luar lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan tindak lanjut perawatan di RSPAD Gatot Soebroto.

“Dengan diagnosa Arimia, CAD, vertigo, perifier, LBP, DMT2, dan CKD atas rekomendasi dokter lapas Susi Indrawati dan dokter luar lapas Ridwan Siswanto,” tukas Ade, melansir AntaraNews.com.

Ia mengimbuhkan, berdasarkan rujukan dokter Lapas Sukamiskin pada 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Susi Indrawati, pengobatan Setya Novanto dapat dilaksanakan di rumah sakit rujukan pemerintah.

“Pengeluaran dan pengawalan sesuai prosedur dilaksanakan 24 April 2019, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 dan 2 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan,” tutur Ade.

Ade melanjutkan, rujukan terencana antar/luar provinsi meminta persetujuan pelaksanaan rujukan kepada Dirjen PAS melalui Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

“Dalam izin disebutkan pelaksanaan pengobatan lanjutan dapat dilaksanakan di RS rujukan pemerintah tetap memperhatikan pengeluaran dan pengawalan sesuai prosedur dan tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan,” sebutnya kemudian.