Blak-blakan! TKN Sebut PAN Temui Jokowi Untuk Minta Kursi Pimpinan DPR atau MPR


SURATKABAR.ID – Abdul Kadir Karding yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) secara blak-blakan mengungkapkan salah satu isi pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Menurut Abdul Kadir Karding, saat itu PAN meminta agar kursi ketua DPR atau MPR tetap diberikan kepada PAN.

Seperti  dilansir dari reportase Republika.co.id, Selasa (30/04/2019), Abdul Kadir Karding mendapatkan informasi permintaan PAN tersebut dari pihak Istana.

“Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR. Itu yang saya dengar informasinya,” ujar Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (30/04/2019).

Karding melontarkan hal tersebut sekaligus untuk menanggapi peryataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menyebut suara Bara Nasibuan tidak mewakili PAN. Kata BPN, PAN masih berkomitmen terhadap koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Karding mengimbuhkan, pernyataan Bara Hasibuan merupakan langkah positif yang dapat mendinginkan tensi komunikasi politik antara kedua kubu. Dia menuturkan, Bara berusaha untuk obyektif secara politik dengan membangun komunikasi kepada kubu oposisi dalam situasi politik seperti saat ini.

Baca juga: Soal Jatah Menteri Partai Koalisi Prabowo-Sandiaga, TKN: Hashim Lebih Berkuasa di Gerindra

“Mencairkan itu penting dan misalnya pun PAN seperti itu, nggak ada masalah karena ini wajar dalam politik, boleh dibangun komunikasi-komunikasi,” tukas Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sebelumnya, PAN membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang mengaku pembahasan arah koalisi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai.

Pernyataan terkait juga dilontarkan menyusul pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan antara Ketua MPR dan kepala negara itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/04/2019). Pertemuan terjadi seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari ratusan pengurus dan kader PAN yang mendesak DPP untuk memecat Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader partai. Hal tersebut dituangkan oleh lebih dari 100 pengurus dan kader PAN dari berbagai daerah dalam ‘Petisi BPH DPP PAN untuk pemecatan Bara Hasibuan’.

Meskipun hingga berita ini dimuat, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku masih belum menerima secara resmi petisi tuntutan pemecatan tersebut. Karena itu, DPP PAN belum memutuskan untuk memproses tuntutan petisi pemecatan Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader.