Koalisi Jokowi Berpotensi Terguncang Karena Kasus Kecurangan di Surabaya


SURATKABAR.ID – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kasus penggelembungan suara yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, berisiko mengganggu kerja koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ke depannya.

Seperti yang dirangkum dari laman Viva.co.id pada Kamis (25/4/2019), disebutkan bahwa sejumlah partai koalisi Jokowi-Ma’ruf, seperti salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa diirugikan lantaran kasus penggelembungan saura tersebut.

“Membuka ruang ke depannya bahwa kepentingan masing-masing partai selalu mungkin untuk menjadi penghambat koalisi,” ungkap Lucius ditemui dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta pada Kamis (25/4) kemarin.

Apabila fenomena di Surabaya benar-benar terbukti sah terjadi, Lucius mengungkapkan, akan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpercayaan sedari awal di antara partai koalisi pasangan calon nomor urut 01 tersebut.

Lucius menilai, penyebab kinerja koalisi terganggu lantaran ada kecurigaan antar sesama partai di dalam internal terkait bisa mengantongi suara atau kursi lebih banyak meski melalui cara curang, yakni dengan mencuri suara.

Baca Juga: Hitung Ulang di Surabaya, PDIP: Apakah Mau Mengotak-Atik Perolehan Suara Murni Rakyat?

“Ada sebuah partai yang mengambil suara dari partai lain untuk pemilihan legislatif. Saya kira ini modal awal yang tidak terlalu bagus untuk bangun kerja koalisi,” ungkapnya.

Disebutkan sebelumnya, pada Senin (22/4), pengurus dan kader dari sejumlah partai politik menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya di Jalan Adityawarman. Maksud dan tujuan mereka adalah meminta KPU menghitung ulang suara Pemilu Legislatif.

Bukan tanpa alasan mereka mendatangi KPU dengan tuntutan tersebut. Pasalnya mereka menduga telah terjadi aksi penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai politik tertentu untuk mengambil keuntungan dalam gelaran Pemilu Serentak 2019.

Ada beberapa partai politik yang kabarnya bergabung untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Menurut hasil pantauan, ada beberapa pengurus dan kader PKB Surabaya serta Gerindra yang datang untuk menuntut dilakukannya penghitungan ulang. Bahkan dalam pengaduan tersebut, PKB membawa serta barang bukti.

Adapun barang bukti berupa gebokan hasil penghitungan suara dari banyak TPS di Surabaya, yang mana diduga telah digelembungkan. “Kami merangkum ada 34 persen dari seluruh TPS yang ada (terjadi dugaan penggelembungan suara untuk pileg),” tutur Ketua PKB Surabaya Musyafak Rouf.

Dijelaskan Musyafak, berbekal bukti yang ia kumpulkan dari para saksi di TPS, terungkap penggelembungan suara kebanyakan tercatat hingga 10 sampai 50 suara dari jumlah suara yang seharusnya. “Penggelembungannya ada yang 10, 20, 30, 40, 50, pokoknya kelipatannya 10,” jelasnya.

Sebelumnya Musyafak melayangkan tudingan bahwa suara-suara tambahan yang bermasalah itu kebanyakan masuk ke calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun sayang ia menolak membocorkan informasi lebih lanjut terkait tudingan tersebut.

“Anda lihat sendirilah, datanya itu ada. Jangan saya yang bicara, nanti jadi fitnah,” sergah Musyafak tegas.

Terkait hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya sendiri telah merekomendasikan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang untuk pemilihan legislatif di semua TPS di Surabaya.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan usai masuknya pengaduan dugaan adanya salah hitung Formulit C1 hingga sekitar 35 persen dari total 8.144 TPS yang ada. Bukan cuma itu. Dari temuan lain, didapatkan sebanyak 11 persen C1 berisi kejanggalan.