Geger Surat Suara Dibakar di Papua, Ini Penjelasan Staf Presiden


SURATKABAR.ID – Gegernya kabar mengenai surat suara yang diibakar di Papua mendapat tanggapan berupa penjelasan dari staf kepresidenan. Pihak Kantor Staf Presiden membantah pembakaran surat suara di Puncak Jaya, Papua. Menurut Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, benda yang dibakar tersebut bukanlah dokumen pemilu seperti formulir C1 KWK, rekapitulasi perhitungan suara serta berita acara perhitungan suara tingkat distrik.

“Yang dibakar itu dokumen yang tidak diperlukan lagi agar tidak disalahgunakan,” ungkap Jaleswari melalui siaran persnya, Rabu (24/04/2019). Demikian sebagaimana dilansir dari reportase Tempo.co, Kamis (25/04/2019).

Ia juga menambahkan bahwa petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Puncak Jaya melakukan pembakaran untuk memusnahkan kertas suara yang sudah tidak terpakai. Pembakaran surat suara itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kertas suara tersebut.

Jaleswari Pramodhawardani mengimbuhkan bahwa pemilu di Distrik Tingginambut tersebut menggunakan sistem noken yang tidak membutuhkan kertas suara. Beberapa tahun lalu, penggunaan sistem ini telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Puncak Jaya merupakan satu dari 12 kabupaten yang diizinkan menggunakan sistem noken terkait.

Menurut pengakuan Jaleswari, pihaknya juga telah mengecek kabar tersebut. Dan dari keterangan yang didapatkannya, benda yang dibakar itu bukanlah dokumen-dokumen pemilu.

Baca juga: Klaim Dalangi Aksi Pembakaran Surat Suara di Nduga, Terkuak Motif Kelompok Kogoya

Ia mengatakan, dokumen pentingnya sudah diamankan ke kantor KPU Mulia, Puncak Jaya, untuk dilakukan rekapitulasi.

Diduga Isu untuk Mengacaukan

Sebelumnya beredar video pembakaran kotak dan surat suara di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Papua yang viral di media sosial. Dugaan Jaleswari, unggahan video itu bertujuan untuk mengacaukan dan mendelegitimasi kerja para penyelenggara pemilu.

“Sepertinya mereka ingin membuat isu di Tingginambut tidak aman, padahal ini wilayah yang aman dan baik-baik saja selama pemilu,” tuturnya kemudian.

Sementara itu, Kapolda Papua Benda Irjen Martuani Sormin Siregar menyayangkan informasi salah tentang video yang tersebar di media sosial tersebut. Berdasarkan penyelidikan polisi, benda yang dibakar di depan kantor Distrik Tingginambut itu ialah sisa dokumen Pemilu yang sudah tak terpakai dan bahkan sudah ada berita acara pemusnahannya.

“Sudah dibuatkan juga Berita Acara pemusnahannya,” sebutnya menginformasikan.

Sebelumnya, menukil Kompas.com, dalam video berdurasi 5 menit 8 detik yang beredar, sang perekam menyebut lokasi pembakaran ada di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

“Jadi, kami baru dapat video ini, tadi saat rapat Gakkumdu video ini diterima awalnya oleh pak Anugerah Patta, dan kami buka sama-sama, wah di dalam video menyampaikan lokasinya,” tutur Anggota Komisioner Bawaslu Papua, Amandus Situmorang, melalui sambungan telepon, Rabu (24/04/2019).

Dari video itu, terlihat jelas logistik yang dibakar merupakan logistik Pemilu 2019, hal ini ditandai dengan kotak suara yang terbuat dari karton. Amandus mengutarakan, video tersebut benar ada, namun fakta-fakta yang diungkapkan di dalamnya masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya.

“Kami dalami dulu, tidak bisa langsung memutuskan, semua ada mekanismenya, penyelenggara juga bisa dipidana jika ditemukan ada keterlibatan dalam kasus itu,” ucapnya.

Dari cuplikan video tersebut, si perekam mengatakan, “Coba saudara-saudara saksikan, tolong viralkan mama-mama dia lempar dan dibuang sembarang, ini dibakar, bagaimana kalau Pilpres macam begini, tidak sesuai yang diamanatkan dalam UU 1945, kalau pemimpin negara menang dalam kecurangan seperti ini, bagaimana negara Indonesia bisa makmur, maju, kalau Pilpres kayak begini, ini surat suara di kantor distrik.”