Ini yang Dibutuhkan Sandiaga Agar Bisa Kembali Jadi Wagub DKI Jakarta


SURATKABAR.ID – Peluang Sandiaga Salahuddin Uno untuk kembali menduduki kursi jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta rupanya masih terbuka lebar. Terkait hal tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik buka suara.

Menurut Akmal Malik, seperti yang dihimpun dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (23/4/2019), tak ada satu pun aturan yang dapat menghalangi Sandiaga untuk kembali maju menjadi Wagub DKI Jakarta mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tidak ada larangan di undang-undang Pak Sandi (maju wagub DKI). Cuma persoalannya dari awal sudah mundur dan legalitasnya dengan Keppres,” ujar Akmal ketika dimintai konfirmasi pada Senin (22/4) kemarin.

Akmal mengungkapkan hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi Sandiaga jika dirinya ingin maju Wagub DKI Jakarta, yakni dengan mendapatkan restu dari dua partai politik yang mendukungnya. Partai pendukungnya juga harus melepas dukungannya kepada calon Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

“Kalau partai pengusungnya mau mencalonkan lagi Pak Sandi silakan saja. Tapi kan partainya perlu dipertanyakan dulu. Kan sudah dipilih dua nama,” ujarnya.

Baca Juga: Bisakah Sandiaga Uno Kembali Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta?

Dan apabila Sandiaga berhasil mengantongi resti dari partai pengusung untuk kembali maju, maka ia diharuskan mengikuti prosedur pemilihan dari awal lagi. Sandiaga harus mendapat restu dari Partai Gerindra dan PKS sebelum mendapat tandatangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Artinya partai pengusung harus mencabut usulannya dulu dan mulai dari 0 lagi. Otoritasnya ada di partai sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 jelas kewenangan ada dalam partai pengusung,” jelas Akmal.

Belum lagi, tambah Akmal, soal kode etik pejabat. Selama ini, menurutnya, belum ada seorang pejabat pun yang sebelumnya telah mundur lalu maju kembali di jabatan yang sama. “Apa iya orang yang sudah mundur menjabat lagi dengan jabatan yang sama. Ini masalah kode etiknya saja,” jelasnya.

Usai pemungutan suara Pemilu Serentak 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali mendiskusikan soal siapa sosok yang akan mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

“Segera kita bahas. Ini setelah penghitungan suara (pemilu) kita bicarakan,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono, Kamis (18/4) lalu.

Gembong mengatakan, sementara ini pihaknya tengah berada dalam tahapan pemilihan perwakilan dari masing-masing fraksi. Ada setidaknya 27 anggota dewan yang nantinya akan dipilih untuk tim panitia khusus (pansus) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.