Hitung Ulang di Surabaya, PDIP: Apakah Mau Mengotak-Atik Perolehan Suara Murni Rakyat?


SURATKABAR.ID – DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya angkat bicara menanggapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merekomendasikan dilakukannya penghitungan suara ulang di 8.146 tempat pemungutan suara (TPS).

PDIP, seperti dirangkum dari laman Republika.co.id pada Senin (22/4/2019), menilai hal tersebut justru dapat berpotensi memperkeruh suasana yang ada saat ini. Selain itu, sikap Bawaslu juga dinilai akan menghambat tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh,” ujar Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana ditemui di Surabaya pada Senin (22/4) kemarin.

Bawaslu Surabaya, Whisnu menambahkan, juga memiliki pengawas yang bertugas di seluruh TPS dengan bayaran dari negara. Oleh karena itu, sudah semestinya pengawasan atas TPS secara otomatis dikerjakan oleh para aparatur Bawaslu, apalagi ketika ada kesalahan dan pelanggaran.

“Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar,” tukas Whisnu yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya tersebut.

Baca Juga: Coblosan Ulang di Tangerang, Prabowo Menang Telak

Whisnu menilai, jika ada kesalahan-kesalahan dalam penghitungan suara di level TPS secara otomatis forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai forum dari tingkat lebih atas yang melakukan pembetulan. Dan pembetulan akan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), aparat Bawaslu, dan saksi-saksi partai politik.

Kesalahan tersebut, imbuh Whisnu, sejatinya dapat dipahami sebagai akibat dari faktor kelelahan luar biasa yang manusiawi. Hal tersebut disebut sangat wajar dialami para petugas KPPS karena gelaran pemilu serentak, yakni Pilpres dan Pileg.

Demikian halnya dengan kekeliruan yang terjadi di level TPS. Whisnu menyebut, tak hanya menyangkut suara parpol, melainkan juga diketemukan dalam rekap suara Caleg DPD yang nonparpol. Akan tetapi kesalahan-kesalahan tersebut langsung dikoreksi di forum PPK.

Apalagi, lanjutnya, mayoritas penghitungan suara di TPS dan pencatatan dalam dokumen C1 KPU, Bawaslu dan saksi-saksi parpol dibenarkan forum PPK, mengingat data-data yang dipresentasikan satu dan yang lain tidak ada kekeliruan.

“Bagaimana mungkin bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?” tanyanya.

Oleh karena itu, menurutnya, PDIP sebagai salah satu kontestan dalam Pemilu 2019, meminta agar seuruh tahapan pemilu berlangsung secara Luber dan Jurdil. Dengan begitu tidak diperlukan lagi pembenaran hal-hal yang memang sejak awal sudah benar.

“Termasuk banyak rekapitulasi suara yang benar di TPS-TPS di mana suara PDIP kalah. Jangan diotak-atik. Biarkan hasilnya murni karena jika hasil itu terus dipersoalkan, maka ini akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, PDIP juga meminta Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo untuk lebih mempercayai kinerja penyelenggaraan Pemilu Serentak di level TPS, kelurahan, hingga kecamatan, termasuk aparatur KPU dan Bawaslu itu sendiri.

“Biarkan mereka bekerja dengan normal, dan diawasi semua mata. Tidak usah diintervensi dari atas,” ujarnya.

Ia juga melihat sikap Bawaslu serta surat Nomor 436 tanggal 21 April 2019 memiliki indikasi kuat dalam memenuhi pesanan para caleg yang terancam gagal lolos lantaran mendapatkan perolehan suara yang sedikit di bilik suara.

“Tapi PDI Perjuangan yakin dengan keimanan politik kami, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehebat apa pun penataan, tapi jika rakyat tidak mempercayai caleg-caleg itu, dan tidak mencoblos di bilik suara, terus mau apa? Apakah mau mengotak-atik perolehan suara murni rakyat?” pungkasnya.