BPN Pertanyakan Informasi Babinsa yang Tak Lagi Kawal Kotak Suara


SURATKABAR.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menaruh curiga pada keputusan penarikan Babinsa dari wilayah pemilihan umum (pemilu). Terlebih lagi peran Babinsa untuk mengawal kotak suara digantikan oleh polisi.

BPN, seperti yang dihimpun dari laman Viva.co.id pada Minggu (21/4/2019), menduga pihak-pihak tersebut turut melakukan aksi kecurangan ketika mengamankan kotak suara pemilu serentak yang digelar pada Rabu (17/4) lalu.

Kecurigaan tersebut diungkapkan secara terang-terangan oleh Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/4) lalu.

“Justru Babinsa jadi konsen kita karena selama ini dua institusi ini jadi partner baik, saling dukung, menunjang, dan cek-cek. Tapi beredar cerita Babinsa ditarik di berbagai tempat, diikuti cerita polisi bawa kotak suara ke gudang yang bukan tempat authoritative (berotoritas),” ujar Sudirman Said.

Sudirman Said menyebut bahwa di beberapa daerah ada Babinsa yang memang biasa melakukan penjagaan daerah tersebut. Namun mereka ditarik dan kemudian digantikan oleh polisi lainnya untuk menjaga gelaran Pemilu 2019 yang berjalan kemarin.

Baca Juga: Coblosan Ulang di Tangerang, Prabowo Menang Telak

Insiden tersebut disebutkan Sudirman terpantau terjadi di dua wilayah. “Itu terjadi di Sumatera Utara, di Balikpapan juga begitu,” ujarnya.

Belum lagi, ia menyebut mendapat informasi dari timnya bahwa di dua daerah tersebut juga dilaporkan terjadi aksi kecurangan. Seperti oknum polisi yang meminta lembar C1 kepada petugas KPPS. Terkait hal itu, BPN menuntut klarifikasi baik dari KPU maupun Bawaslu.

“Ada juga foto polisi minta C1 ke petugas-petugas di lapangan. Ini yang mesti dijelaskan instansi pemerintah. Saya mengimbau, mengharap fungsi kepala negara keluarlah karena itu yang bisa menyelamatkan ini,” tutur mantan menteri ESDM tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo dan Direktur Relawan Badan Pemenangan Ferry Mursidan Baldan, BPN telah mengantongi ribuan laporan tentang kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah.

“Pak Hashim sampaikan ada 1.200 lebih (laporan dugaan kecurangan) dan ini saya tambahkan tadi pagi saya terima 61. Jadi 1.261 lebih dari catatan potensi pelanggaran pemilu. Kita mengatakan ini pelanggaran pemilu,” ujar Ferry.

Menolak tinggal diam, BPN akan melaporkan hal itu ke KPU dan Bawaslu. “Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain yang terkait. Kami selanjutnya untuk tindak lanjut pengaduan dan kecurangan kami serahkan ke Pak Ferry,” imbuh Hashim tegas.