Bupati Mandailing Natal Mundur Karena Kecewa Hasil Pemilu, Mendagri Beri Komentar Begini


SURATKABAR.ID – Dahlan Hasan Nasution mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal lantaran kecewa dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketika Pilkada 2015, Dahlan Hasan didampingi Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Keduanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapun surat permohonan berhenti dari jabatan yang ditujukan Dahlan Hasan Nasution kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tersebut luas beredar di kalangan awak media.

“Kami maklumkan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan,” demikian isi kalimat pertama surat tertanggal 18 April 2019, dikutip dari JPNN.com.

Dalam suratnya, Dahlan selanjutnya menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan yang selama 3 tahun belakangan berhasil ia capai untuk Mandailing Natal.

Baca Juga: Dinyinyiri Caleg NasDem Soal Perolehan Suara, Jamaah Masjid Ramai-Ramai Kembalikan Bantuan

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini, dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal,” bunyi penggalan surat tersebut.

Informasi terkait Dahlan yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun ia menyebutkan surat yang dimaksud salah alamat.

“Secara prosedural, alamat surat tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut,” ujar Tjahjo Kumolo pada Minggu (21/4) kemarin.

Menurutnya, alasan Dahlan mengundurkan diri juga sangat jauh dari kata wajar. “Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprof Sumut, karena alasan mundurnya tidak lazim,” jelas Tjahjo.

Terkait hal tersebut, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menambahkan, Plt Dirjen Otda Akmal Malik telah mengutus staf untuk meminta klarifikasi dari Gubernur Sumatera Utara selaku wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah.

Bahtiar menyebutkan, Dahlan memiliki hak politik untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya. Hanya satu yang sangat disayangkan, yakni Dahlan dinilai sebagai bupati dengan prestasi tinggi. “Sayang bupati berprestasi mengapa mundur. Tapi itu hal beliau,” ujar Bahtiar di Jakarta, Minggu (21/4).

Sebagai informasi, pengunduran diri terlebih dahulu harus melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan, yakni dibawa ke rapat paripurna DPRD. “Hasil paripurna, jika pengunduran diri diterima, diajukan kepada mendagri melalui gubernur. Jadi, silakan DPRD yang menilai,” pungkasnya.