Prabowo: Dana Desa Itu Inisiatif Saya Dulu Waktu Saya Jadi Ketua HKTI


SURATKABAR.ID – Prabowo Subianto selaku calon presiden nomor urut 02 mengklaim bahwa program dana desa yang dikerjakan dalam pemerintahan petahana Presiden Joko Widodo ialah idenya. Hal ini diungkapnya saat memberikan pernyataan penutup seusai Debat Pilpres 2019 yang kelima rampung semalam.

“Dana desa itu adalah inisiatif saya dulu waktu saya jadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Itu sudah jadi hak rakyat, itu tidak perlu dipolitisasi lagi,” tukasnya di Hotel Sultan, Jakarta (13/04/2019). Demikian dikutip dari laporan Liputan6.com, Minggu (14/04/2019).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menyatakan, Prabowo berjasa dalam inisiasi program dana desa. Fahri menyatakan, Prabowo sudah menjanjikan dana desa sebesar Rp 1 miliar untuk satu desa sejak Pilpres 2014.

Sedangkan UU Desa sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 lalu.

Sebagai informasi, program dana desa dilaksanakan dalam pemerintahan Jokowi untuk melengkapi infrastruktur yang sudah dibangun, terutama di daerah pedesaan. Hingga saat ini, dana desa sudah dibagikan merata ke ribuan desa di Indonesia.

Baca juga: Masa Tenang, Sandiaga Uno Bakal Berangkat Umrah. Prabowo?

Adapun dana desa yang disalurkan dimanfaatkan untuk subsidi pupuk, kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa. Kebijakan ini terbukti menunjukkan tren positif lantaran penyelewengan dana desa diklaim amat kecil.

Presiden Jokowi: Dana Desa Rp 257 Triliun Sudah Mengalir ke 74.900 Desa

Sementara itu, calon presiden petahana Jokowi mengungkapkan pencapaian program dana desa dalam mendukung pemerataan. Hingga kini, Jokowi berkata sudah Rp 257 triliun uang dialirkan ke desa.

Dana itu diinstruksikan Jokowi agar terus memutar perekonomian desa. Bahan seperti material dan pekerja pun harus berasal dari desa.

“Kita telah mentransfer sampai 2019 ini Rp 257 triliun dana ke desa-desa, 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas ke Pulau Rote,” ungkap Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/04/2019).

Dana desa itu dinilai Jokowi sebagai pelengkap infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahannya. Nantinya, infrastruktur itu dapat memicu tumbuhnya titik ekonomi baru.

Selain dana desa, insentif lain yang Jokowi sebut yaitu beragam subsidi yang mendukung pemerataan ekonomi. Di antara yang disebutkannya ialah subsidi pupuk, kesehatan, dan pendidikan.

“Rakyat yang belum mampu kita injeksi agar anak-anaknya punya gizi yang baik, mereka bisa sekolah dan juga pembagian kartu Indonesia sehat, ketika sakit tak terbebani dana RS, serta Kartu Indonesia Pintar,” tutur Jokowi.

Penyelewengan Dana Desa Hanya 0,001 Persen

Kebijakan dana desa ini menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terjadi tak hanya pada infrastruktur, melainkan manajemen finansial.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pun menegaskan bahwa penyelewangan dana desa amat kecil.

Menurut Mendes Eko, pendekatan pemerintah dan kepolisian merupakan pembinaan agar kepala desa dan perangkatnya bisa bekerja secara optimal. Dulu, dia mengatakan penyelewengan dana desa terjadi akibat lemahnya pengawasan.

“Kita lihat tahun lalu di bawah 100 kasus. Itu pun juga yang kita bawa ke ranah hukum cuma 67. Dibanding jumlah desa 74.957 desa, jadi cuma 0,001 persen,” kata Mendes Eko dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com di Kantor Kemendes, seperti ditulis Selasa (02/04/2019).

“Tapi Alhamdulillah dengan partisipasi masyarakat, dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan terutama media, kesempatan melakukan itu sangat berkurang,” imbuhnya.

Kementeriannya pun mengawasi agar penyelewengan dana desa tidak menyentuh 1 persen.

Tolok ukur keberhasilan pengelolaan dana desa ialah penyerapan hingga 99,6 persen. Mendes menuturkan, jumlah instansi dan lembaga di Indonesia yang mempunyai penyerapan sebesar itu bisa dihitung dengan jari.

Kini, Mendes mengapresiasi besarnya sorotan media ke dana desa, baik itu sisi baik maupun yang buruk. Dengan itulah masyarakat semakin terdorong untuk mengawasi.

“Saya berterima kasih kepada media yang terus menerus mensosialisasikan, bukan hanya baiknya saja, tetapi buruknya juga, sehingga masyarakat jadi aware. Karena masyarakat tahu, masyarakat berpartisipasi, masyarakat ikut mengawasi. Jadi sekarang saya jamin dengan kita libatkan kepolisian, kejaksaan, yang tugasnya membantu, bukan mencari kesalahan kepala desa,” tandas Mendes.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.