Penting Diketahui! Hal-hal Ini Dilarang Selama Masa Tenang Pemilu 2019


SURATKABAR.ID – Mulai hari ini, Minggu (14/04/2019) hingga Selasa (16/04/2019) telah ditetapkan oleh KPU sebagai masa tenang Pemilu 2019. Untuk itu, para peserta pemilu dilarang berkampanye lagi dalam bentuk apa pun selama dua hari tersebut.

Mengutip laporan Detik.com, Minggu (14/04/2019), para peserta pemilu bisa dikenai sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan KPU (PKPU). Bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?

Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan tersebut ialah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 48 juta.

Lewat PKPU, KPU mengatur perihal larangan berkampanye di media sosial. Larangan ini tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018.

Baca juga: Resmi Dukung Prabowo-Sandiaga dengan Tangan Terinfus, Aa Gym: Bismillah

Bawaslu juga akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang. Bekerja sama dengan Kominfo, Bawaslu bergerak dan memantau pengawasan iklan di media sosial.

Selanjutnya, dalam Pasal 492 UU Pemilu, juga disebutkan perihal ketentuan tindak pidana pemilu. Pasal tersebut berbunyi, tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Selain bagi para peserta pemilu, UU Pemilu 7/2017 juga mengatur soal publikasi hasil survei di masa tenang. Dalam Pasal 449 UU Pemilu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pun sudah tak boleh dilakukan selama masa tenang.

Merujuk pada Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan ini bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun serta denda paling banyak Rp 12 juta.

Apabila menemukan pelanggaran, masyarakat bisa segera melaporkannya ke Bawaslu. Jika memenuhi syarat, Bawaslu akan menindaklanjuti tiap laporan yang diterima dan diteruskan.

Jokowi dan Sandiaga Uno Pergi Umrah di Masa Tenang

Kini masa kampanye Pilpres 2019 telah selesai dan memasuki masa tenang mulai hari ini hingga lusa. Masa tenang ini lalu dimanfaatkan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres 02 Sandiaga Uno untuk beribadah umrah ke Tanah Suci.

“Setelah ini, rencananya akan umrah dan tentunya beribadah, ikhtiar manusia sudah maksimal, tentunya optimal kami kerjakan, sekarang kita harap kepada jalan dari Allah, ridho dari Allah itu yang jadi fokus kita,” tutur Sandiaga Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/04/2019) malam.

Sandiaga menambahkan usaha yang telah dilakukan sudah maksimal. Berikutnya, ia menyerahkan hasil dari kerja kerasnya itu kepada Allah SWT.

“Kita ingin beribadah untuk kelancaran proses pemilu jujur dan adil, pemilu yang insyallah bisa membawa Indonesia yang menang, Indonesia yang adil dan makmur,” sebutnya.

Jokowi pun akan berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah umrah di masa tenang. Jokowi ingin mengisi waktu di masa tenang dengan kegiatan yang lebih khidmat.

Saat ditanya wartawan soal kepastian ibadah umrah selepas debat kelima pilpres, Jokowi mengangguk. Selain itu, dia menuturkan masa tenang pemilu tak boleh diisi dengan kegiatan yang aneh.

“Ya tenang dong. Yang namanya hari tenang kita harus tenang nggak usah aneh-aneh, rame-rame, ya tenang,” ucapnya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/04/2019).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.