Bowo Blak-Blakan, Sebut Nusron Wahid Minta 400 Amplop untuk Serangan Fajar


SURATKABAR.ID – Bowo Sidik Pangarso, tersangka dari kasus dugaan suap anggota DPR, secara blak-blakan mengklaim Nusron Wahidlah yang meminta dirinya menyiapkan amplop-amplop ‘serangan fajar’. Meski demikian, Bowo belum menjelaskan rincian terkait pengakuannya tersebut. Menurut Bowo, Nusron Wahid memintanya menyiapkan 400 ribu amplop.

“Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu,” tukas Bowo setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (05/04/2019), sebagaimana dikutip dari laporan Detik.com, Rabu (10/04/2019).

Bowo yang merupakan anggota Komisi VI DPR tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. Asty dan Indung juga saat ini pun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan dugaan yang ada, Asty memberi suap agar Bowo membantu proses perjanjian antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian tersebut ialah penggunaan kapal PT HTK untuk distribusi pupuk PT Pilog.

Total ada Rp 1,5 miliar yang diberikan Asty dalam 6 kali pemberian. Selain itu, Asty memberikan duit Rp 89,4 juta kepada Bowo lewat Indung saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diduga sebagai pemberian ketujuh.

Baca juga: Usai Dihina Soal Data Kebocoran Anggaran, Prabowo: Saya Merasa Sangat Bahagia Karena KPK…

Di samping itu, Bowo diduga menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Uang sebesar Rp 1,5 miliar dan Rp 6,5 miliar itulah yang diduga berada di dalam 400 ribu amplop serangan fajar yang disita KPK tersebut.

Lebih lanjut, mengutip IDNTimes.com, saat ditanya soal apakah amplop itu hanya digunakan untuk kepentingan pemilu legislatif, Bowo yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jateng itu enggan meresponsnya. Ia hanya mengatakan Partai Golkar merupakan salah satu parpol pendukung paslon nomor urut 01 yakni Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Yang jelas partai kami pendukung (kubu) 01,” tukas Bowo kemudian.

Ia pun menegaskan kembali apa yang ia lakukan hanya mengikuti instruksi dari Nusron Wahid, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu (amplop serangan fajar),” sebutnya.

Partai Golkar Membantah

Namun ketika dikonfirmasi, Nusron membantah pernyataan Bowo tersebut, “Tidak benar,” tandasnya seperti dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (09/04/2019).

Partai berlambang pohon beringin itu sudah lebih dulu membantah melalui kalimat Ketua DPP, Aceh Hasan Syadzily. Kata Ace, apa yang disampaikan oleh Bowo ialah pernyataan pribadi. Namun, keduanya belum merencanakan apa tindak lanjut dari tudingan Bowo tersebut.

Sejauh ini KPK sudah mulai membuka 82 kardus yang berisi amplop ‘serangan fajar’. Kardus-kardus tersebut ditemukan KPK di kantor PT Inersia di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Setelah dihitung, ada sekitar 5.000 amplop di dalamnya yang berisi Rp 300 juta, sehingga total uang yang sudah berhasil ditemukan mencapai Rp 546 juta.

“Uang di dalam amplop (di kardus keempat) itu berjumlah Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada (04/04/2019) lalu.

Febri juga ikut memastikan penyidik akan membuka semua amplop yang ada di dalam kardus-kardus itu. Sebab, hal itu dibutuhkan dalam proses pembuktian. Sebelumnya, KPK mengatakan terdapat uang mencapai sekitar Rp 8 miliar di dalam 82 kardus itu.

“Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian,” imbuhnya menambahkan.

Ada Cap Jempol

Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Basaria Panjaitan sempat membantah ada cap jempol di dalam puluhan ribu amplop yang telah disiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso.

Namun, belakangan, pernyataan tersebut diralat oleh mereka. Melalui Juru Bicaranya, Febri Diansyah, lembaga antirasuah mengakui memang terdapat cap jempol.

“Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut. Tapi, sejauh ini menurut fakta hukum yang ada, itu (amplop) masih terkait kebutuhan pemilu legislatif,” papar Febri pada Selasa malam (02/04/2019) di Gedung KPK.

Sadar bahwa pernyataan itu akan ditarik ke ranah politik, Febri kemudian menggaris bawahi apa yang disampaikan sesuai dengan fakta hukum yang ada.

“Kami berharap proses hukum ini dilihat oleh semua pihak secara independen, sebagaimana proses hukum yang diatur di hukum acara yang berlaku,”tandasnya kemudian.