Hamil Duluan, Puluhan Pelajar Minta Dispensasi untuk Menikah


SURATKABAR.ID – Sebanyak puluhan pelajar di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, mengajukan dispensasi untuk menikah. Faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena mereka mengalami kehamilan di luar nikah.

Ditukil dari Kompas.com, Senin (8/4/2019), Humas Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul Barwanto mengungkapkan ada 79 pasangan yang mengajukan dispensasi menikah dini di pengadilan agama pada tahun 2018. Namun dari 79 pasangan, hanya 77 pasangan yang mendapat surat dispensasi.

Sementara pada tahun 2019, hingga pekan pertama bulan April, Barwanto mengatakan, sudah ada 10 pasangan yang meminta pertimbangan khusus untuk bisa menikah lantaran usianya masih belum memenuhi persyaratan menikah.

Adapun kasus yang paling banyak ditangani adalah mereka yang ingin melakukan pernikahan dini dikarenakan putus sekolah di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, ada juga yang kerja di luar daerah dan jauh dari keluarga. Tak sedikit dari mereka yang masih berstatus sebagai pelajar.

“Jumlah pelajar dan yang sudah kerja 50:50,” jelas Barwanto ketika ditemui di kantornya untuk dimintai konfirmasi, pada Jumat (5/4) lalu.

Baca Juga: Sanksi Tegas! Anak Gadis Hamil di Luar Nikah, Orangtua Kena Denda Seumur Hidup

Lebih lanjut, Barwanto menjelaskan, sebagian di antara mereka yang mengajukan dispensasi untuk menikah mengaku sudah terlebih dahulu hamil sebelum pernikahan. “Rata-rata sudah hamil duluan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3AKBPD) Gunung Kidup Sudjoko mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk melancarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Mulai dari hamil di luar nikah hingga permasalahan ekonomi menjadi beberapa faktor pemicu. Selain itu juga karena faktor pendidikan dan kemiskinan. Kondisi tersebut membuat banyak anak yang putus sekolah lalu kemudian menikah.

Rata-rata dispensasi diajukan oleh pria yang usianya belum 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun. “Faktor dari keluarga ada karena senang melihat anaknya segera menikah,” jelas Sudjoko.

Terkait persoalan tersebut, Sudjoko menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan sejumlah elemen masyarakat untuk berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).