Mantap Sahkan Hukum Rajam Hingga Mati pada Pelaku LGBT, Sultan Brunei Ungkap Alasannya


SURATKABAR.ID – Mulai Rabu (03/04/2019), Brunei Darussalam mulai memberlakukan hukuman jaram hingga tewas bagi warga yang gay dan melakukan hubungan sesama jenis. Hukuman rajam ini diberlakukan Brunei yang merujuk syariat Islam. Selain itu, dalam undang-undang (UU) pidana terbarunya, Brunei juga akan menjatuhkan hukuman kerat bagi pelaku pencurian.

Sebagaimana dikutip dari laporan Republika.co.id, Kamis (04/04/2019), UU ini sebagian besar berlaku untuk umat Muslim. Namun terdapat beberapa aspek yang juga dikenakan terhadap warga negara non-Muslim.

UU tersebut menetapkan hukuman mati bagi pelaku sejumlah pelanggaran. Dan ini termasuk p*emerkosaan, perzinaan, sodomi, perampokan, serta pencemaran atau pelecehan nama Nabi Muhammad SAW.

UU terkait juga menetapkan hukuman kerat atau potong bagi pelaku pencurian. Sementara mereka yang terpergok melakukan aborsi akan dihukum cambuk.

Dengan diterapkannya UU tersebut, Brunei kini menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan Timur yang memberlakukan hukuman syariat. Brunei bergabung dengan negara-negara Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi.

Baca juga: Survei SMRC Buktikan 87,6% Masyarakat Menilai LGBT Ancaman

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mengungkapkan ingin melihat ajaran Islam di negaranya tumbuh lebih kuat.

“Saya ingin menekankan bahwa Brunei adalah negara yang selalu mengabdikan ibadahnya kepada Allah SWT,” tandasnya dalam sebuah pidato di Bandar Seri Begawan.

Sementara itu, Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Wilayah Asia, Phil Robertson, mengecam penerapan hukuman syariat oleh Brunei tersebut.

Menurut Phil, jenis hukuman itu sangat kejam dan tak dapat diterima.

“Tidak ada tempat di abad ke-21 untuk jenis hukuman pidana ini,” tandasnya seperti dilansir dari halaman Aljazeera.  

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Australia juga melayangkan kritik terhadap Brunei.

“AS sangat menentang kekerasan, kriminalisasi, dan diskriminasi yang membidik kelompok-kelompok rentan,” tukas wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Roberto Palladino.

Adapun Prancis dan Australia menyatakan keprihatinan mereka. Mereka meminta Brunei membatalkan langkahnya yang menerapkan hukuman syariat.

Namun sebagaimana diketahui, Sultan Bolkiah telah memperkenalkan hukuman syariat tersebut sejak 2013, kendati penerapannya secara penuh telah ditunda.

Sebagai informasi, prosesi hukum rajam dilakukan dengan cara tubuh pelanggar ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada. Kemudian ia dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini berbeda dengan hukuman mati lainnya. Hal ini dikarenakan eksekusi rajam lebih lambat, di mana pelaku akan disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya hingga meregang nyawa.