Soal Pengakuan AKP Sulman yang Diperintah Galang Dukungan ke Jokowi, Komnas HAM: Itu Harus Diselidiki


    SURATKABAR.ID – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menanggapi soal pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz yang diperintahkan untuk memilih Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya,  bila pengakuan tersebut terbukti benar, maka harus segera ditangani. Sebab, pemilihan umum pada prinsipnya harus berjalan dengan adil dan bersih.

    “Jadi memang kita sangat khawatir kalau ada kemudian upaya-upaya mobilisasi yang katakanlah, melanggar aturan, melibatkan petugas, atau lain-lain,” tandas Ahmad di Media Center Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Senin (01/04/2019). Demikian dikutip dari laporan Liputan6.com, Selasa (02/04/2019).

    Diketahui sebelumnya, AKP Sulman menyebutkan dirinya beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk mendata para pendukung masing-masing calon. Ia juga mengklaim dirinya diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, Sulman mengaku dirinya diancam akan dimutasi jika Paslon 01 kalah di daerahnya.

    Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik merespon, hal ini memang tak ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Namun begitu, ini juga merupakan urusan serius lantaran berkenaan dengan hak pilih.

    “Itu memang hal yang serius, orang (mungkin) tidak menganggap itu ada kaitan hak asasi manusia, tapi di dalam komentar umum PBB tentang Pasal 25 tentang hak untuk memilih itu disebutkan, termasuk penyelenggara harus bersikap fair, imparsial, itu tegas sekali standar itu,” tegas Ahmad.

    Baca juga: Polda Jabar Tepis Tudingan Eks Kapolsek Soal Perintah Galang Dukungan untuk Jokowi

    Lebih lanjut Ahmad mengungkapkan, aparat harus bersifat netral atau imparsial dalam mengawal jalannya pemilihan umum. Undang-undang pemilu juga bisa digunakan untuk menjerat aparat seperti ASN, Polri, dan TNI yang tidak bersikap netral. Sehingga perkara ini sebaiknya segera diselidiki.

    “Saya kira itu (pengakuan AKP Sulman) harus segera diselidiki, ditangani, periksa dengan tegas apa benar. Ini kan baru pengakuan ya, pengakuan itu apapun harus diperiksa kebenarannya dan kalau memang ada faktanya harus tindakan hukum,” tukasnya kemudian.

    Jaga Kredibilitas Pemilu

    Ahmad menekankan, penanganan masalah ini harus benar-benar serius dilakukan demi menjaga kredibilitas pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia.

    “Kalau mereka kemudian mendapat informasi yang menduga macam-macam seperti itu tidak imparsial, ini bisa menurunkan sedikit banyaknya kredibilitas dari pemilu kita. Harapan kita ini segera bisa diatasi dengan tindakan penyelidikan, penyidikan dari aparat penegak hukum,” imbuh Ahmad menambahkan.

    Namun, Ahmad mengimbau agar pihak penegak hukum juga telah memastikan kebenaran dari pengakuan tersebut.

    “Mereka harus buka kalau memang itu ada ya (tidak imparsial) kita tidak boleh menduga-duga, tapi bagus ketika ada orang yang merasa bahwa dia didorong untuk tidak imparsial menyatakan terbuka, melaporkan itu kepada Bawaslu, kepada kepolisian, supaya kepercayaan terhadap pemilu ini tinggi, gitu,” pungkasnya.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]