Waduh! Cicit Soeharto Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Gara-Gara Ini


SURATKABAR.ID – Cicit Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Haryo Putra Nugroho, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT Sekar Wijaya atas dugaan penipuan soal pembelian lahan yang diketahui merupakan bekas dari Rumah Sakit Kadipolo.

Kasus tersebut, seperti yang dihimpun dari laman CNNIndonesia.com pada Sabtu (30/3/2019), dijelaskan oleh kuasa hukum PT Sekar Wijaya, Hermawi Taslim, berawal ketika kliennya membeli lahan dengan luas 2,25 hektar yang berlokasi di Jalan Rajiman, Solo, Jawa Tengah pada September 2016 lalu.

Hermawi menuturkan bahwa pada tahun 2018 lalu pihaknya sudah pernah melaporkan kasus tersebut ke Polres Solo. Namun polisi menghentikan proses penyidikan lantaran proses jual beli lahan tersebut dilakukan di Gedung Granadi, Jakarta.

“Setelah dilakukan penyidikan ternyata fokusnya bukan di sana (Solo), pembayaran dilakukan di Jakarta. Jadi kami melaporkan ulang ke Polda Metro Jaya,” jelas Hermawi ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, pada Jumat (29/3) kemarin.

Hermawi mengungkapkan permasalahan muncul ketika kliennya akan membangun sebuah kawasan perumahan di atas lahan yang dibelinya tersebut. Ketika akan mengajukan izin untuk membangun, ungkap Hermawi, kliennya malah menerima surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Baca Juga: Sebut Soeharto Presiden Pertama yang Lawan Korupsi, Berkarya Berikan Bukti Ini

Di dalam surat dengan nomor 1999/19/KB/2017 tertanggal 27 Juni 2017, dinyatakan bahwa lahan bekas RS Kadipolo tersebut merupakan cagar budaya. Selain itu ada juga surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di mana di dalamnya disebut lahan itu adalah cagar budaya.

Hal itu dipertegas dengan SK dari Wali Kota Surakarta bernomor 646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Kuno Bersejarah yang ada di Surakarta. Atas semua itu, Hermawi kemudian menyebut kliennya harus menanggung kerugian hingga Rp 25 miliar yang dibayarkan ke terlapor.

Diakui Hermawi, ketika melakukan transaksi pembayaran atas lahan tersebut kliennya memang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pasalnya, kliennya sudah merasa percaya dengan sang terlapor yang ternyata merupakan kawan lama kliennya.

“Ini teman lama, klien kami sudah kenal dengan keluarga terlapor puluhan tahun. Percaya saja, apalagi sertifikatnya nama besar yang menurut kita tidak mungkin melakukan itu,” ungkap Hermawi.

Ditunjukkan Hermawi, dalam sertifikat tanah diketahui bahwa lahan bekas RS Kalipolo tersebut merupakan milik Sigit Harjojudanto. Sigit sendiri merupakan anak kedua Soeharto. Dari Sigit, tanah itu dikuasakan kepada Haryo yang merupakan cucunya. Haryo kemudian menjualnya ke PT Sekar Wijaya.

Ia lalu menyebutkan alasan kliennya memutuskan membawa kasus tersebut ke polisi lantaran pihak terlapor dinilai tak memiliki iktikad baik. Hermawi menambahkan, Haryo sama sekali tak memberikan respons terhadap segala upaya permintaan kliennya atas kejelasan pengembalian dana.

“Kami anggap terlapor itu beriktikad tidak baik, tidak kooperatif karena tanah yang seyogyanya dijual kepada kami ternyata itu cagar alam,” jelasnya.

Laporan telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP/9969/2019/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 15 Februari. Disebutkan Hermawi, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dari pihaknya guna dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Lebih lanjut, Hermawi berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut hingga tuntas kasus dugaan penipuan penjualan lahan tersebut. Selain itu, ia mengaku optimis polisi bakal menunjukkan profesionalisme mereka dengan tidak terpengaruh intervensi pihak lain.

“Kami percaya profesional polisi, kami percaya sekarang bukan eranya intervensi. Kami hanya ingin dapat keadilan hak klien kami,” tuturnya.

Hingga berita diturunkan, pihak Haryo belum memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut.